Bupati Lampung tengah Loekman Djoyosoemarto, Menghadiri Deklarasi Zona Integeritas Bebas Korupsi - SIGERINDO.COM

Bupati Lampung tengah Loekman Djoyosoemarto, Menghadiri Deklarasi Zona Integeritas Bebas Korupsi

Bupati Lampung tengah Loekman Djoyosoemarto, Menghadiri Deklarasi Zona Integeritas  Bebas Korupsi


Sigerindo Lampung Tengah - Gunung Sugih Bupati Lampung tengah Loekman Djoyosoemarto, Menghadiri Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi bersih Melayani.

Acara yang berlangsung di Aula Pengadilan agama tersebut juga di hadiri Unsur forkopimda , Selasa 06 Agustus 2019.

Dalam sambutannya Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto mengatakan bagaimana kita ketahui bersama bahwa semangat pemerintahan sekarang ini adalah untuk menciptakan good governance, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi,kolusi dan nepotisme (kkn).

Sehubungan dengan hal tersebut Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto sangat mendukung sekali dengan dicanangkannya zona integritas di pengadilan agama gunung sugih.

Dijelaskan Bupati ada tiga sasaran utama yaang akan.di capai yaitu peningkatan kapasitas akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas kkn dan peningkatan pelayanan publik.
Oleh karna itu mengingat Korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa, tidak bisa kita perangi hanya dengan slogan dan retorika saja, melainkan pemberantasan korupsi butuh tindakan konkrit dan nyata.

Untuk diketahui ujar Bupati kita patut bersukuir bahwa pemerintah yang sekarang tidak pernah main main dalam memberantas korupsi akann tetapi ditambahkan bupati

yang tidak kalah penting dari pemberantasan korupsi adalah, strategi untuk mencegah tindak korupsi ini meluas yang pada akhirnya akan memperburuk citra pemerintah khususnya untuk bidang yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik,strategi pemberantasan korupsi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sipil negara agar memiliki nilai-nilai anti korupsi dalam seluruh aspek kehidupan.

selain itu juga dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang membatasi kemungkinan terjadinya korupsi di seluruh organisasi (dd)