Hj.Winarti, SE., MH Bupati Kabupaten Tulang Bawang Menghadiri acara penandatanganan perjanjian bersama antara pemerintah daerah se-Provinsi Lampung dengan Kejaksaaan Negeri se Lampung - SIGERINDO.COM

Hj.Winarti, SE., MH Bupati Kabupaten Tulang Bawang Menghadiri acara penandatanganan perjanjian bersama antara pemerintah daerah se-Provinsi Lampung dengan Kejaksaaan Negeri se Lampung

Hj.Winarti, SE., MH Bupati Kabupaten Tulang  Bawang  Menghadiri acara penandatanganan perjanjian bersama antara pemerintah daerah se-Provinsi Lampung dengan Kejaksaaan Negeri se Lampung

Sigerindo Tuba - Hj.Winarti, SE., MH Bupati Kabupaten Tulang Bawang didampingi Inspektur Dr.Pahada Hidayat,SH, Kepala Kesbang Polda Hamami Ria, S.Sos.MM. serta Kabag. Hukum dan Perundang-undangan Kabupaten Tulangbawang, Anuari,SH.MH.M.Si, Menghadiri acara penandatanganan perjanjian bersama antara pemerintah daerah se-Provinsi Lampung dengan Kejaksaaan Negeri se Lampung, tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Wilayah Hukum Provinsi Lampung.cara penandatangan kesepakatan bersama tersebut, yang dilaksanakan di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung lantai 3, dan dihadiri oleh Gubernur Lampung, Kajati Lampung, Forkopimda Provinsi lampung, Kajari Se Provinsi lampung Bupati dan Walikota Se lampung, kemarin 05/02 / 2020 tersebut

Sementara itu kesepakatan bersama ini membahas implementasi tugas dan fungsi para pihak dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga kita dapat memahami tentang tugas dan fungsi kita masing-masing dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Dengan dilakukannya penandatangan Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam Bidang Perdata sertaTata Usaha Negara

Sedangkan itu untuk tujannya dilakukan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam maupun diluar pengadilan

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara tandasnya (Adv)