Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Harus Tegas Tindak Bangunan Pesisir Pantai Danau Ranau - SIGERINDO.COM

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Harus Tegas Tindak Bangunan Pesisir Pantai Danau Ranau

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Harus Tegas Tindak Bangunan Pesisir Pantai Danau Ranau



Sigerindo - Oku Selatan Sejumlah Bangunan dipesisir pantai Danau Ranau OKU Selatan dinilai melanggar GSP ( garis sempadan pantai )

Beberapa tahun terakhir ini, di sempadan pantai Danau Ranau Kabupaten OKU Selatan berdiri bangunan berupa rumah penduduk, hotel, warung, bahkan usaha wisata waterboom

Bahkan, bangunan-bangunan tersebut berdiri di area pantai dan sebagian berada di atas tanah hasil reklamasi liar

Adanya bangunan yang dekat bibir pantai tersebut tentu mengurangi akses masyarakat ke kawasan pantai yang merupakan area publik

Keberadaannya juga berpotensi memicu munculnya titik abrasi baru di kawasan sekitar.

Pemerhati sosial yang juga tokoh masyarakat OKU Selatan, Muhamad Amin, mengatakan. "Pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada para pelanggar garis sempadan pantai. Apalagi, garis sempadan itu ditentukan semata-mata untuk keselamatan pemilik bangunan maupun warga sekitarnya".Terangnya

Untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar, Pemerintah Daerah sudah ada regulasi yang tepat. Peraturan Daerah, atau Peraturan Gubernur dan garis sempadan pesisir pantai". Tegasnya (12/2).

Dia menjelaskan, posisi bangunan, baik rumah penduduk, hotel, maupun usaha wisata waterboom itu tidak mengindahkan garis sempadan pesisir pantai

Karena berdasarkan aturan, tanah yang masuk pada garis sempadan pesisir pantai tidak bisa disertifikatkan menjadi milik perseorangan, kecuali ada pertimbangan yang sangat khusus.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi II DPRD OKU Selatan, Ardiyan Gama. SH, mengatakan, "Pemerintah Daerah sebenarnya sudah ada dasar dan aturan untuk menertibkan bangunan yang melanggar garis sempadan pantai

Sebab, sesuai aturan, zona yang telah ditetapkan sebagai garis sempadan pantai tidak boleh berdiri bangunan apapun, sebab area pantai merupakan area publik,, kecuali ada pertimbangan khusus ”.terangnya

Lanjut Ardiyan Gama. SH. " pemberlakuan garis sempadan pantai ini harus dilakukan dan bangunan dipesisir pantai ditertibkan, mengingat, kondisi daratan di tepian pantai saat ini sudah banyak bangunan. Untuk itu, ketentuan garis sempadan pantai penting ditertibkan". (hadirisman).