Kepala Dusun & Perangkat Desa Di Duga Korupsi BLT Covid - 19. - SIGERINDO.COM

Kepala Dusun & Perangkat Desa Di Duga Korupsi BLT Covid - 19.

Kepala Dusun & Perangkat Desa Di Duga Korupsi BLT Covid - 19.


Sigerindo Oku Selatan-Kepala Dusun (Kadus) dan Perangkat Desa Sukarami, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (BPRRT), Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan di duga lakukan korupsi dengan modus operandi "Kadus dan perangkat desa memotong dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) milik warga yang terdampak Covid-19".

Yd (40) warga Desa Sukarami mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 Ribu. Uang tersebut di antarkan Kadus langsung ke pondoknya, namun yang di berikan Kadus hanya Rp 200 Ribu. " Saat di tanya, kenapa hanya Rp 200 Ribu?, kadus menjawab dengan jawaban yang tidak jelas". Katanya. 

Hal serupa juga Di alami Mzk (50), Warga Dusun VI, Desa Sukarami, Ia mengatakan, "kejadiannya bermula saat perangkat desa menyerahkan BLT Rp 600 Ribu, Uang tersebut disuruh saya yang pegang menghadap ke kamera lalu di photo, setelah itu diberikan uang Rp 200 Ribu. Ketika di tanyakan, kenapa di potong?, jawabnya, sisanya buat di bagikan kepada warga lainnya yang belum kebagian". Terang Mzk menirukan. 

Sumber di lapangan menyebutkan, "Desa Sukarami 109 KK yang mendapatkan BLT. Namun, setelah uang dibagikan dari rumah ke rumah, Kadus dan Perangkat Desa memungut uang dari para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).Masing-masing KK hanya di berikan Rp 200.000.

“Kadus dan perangkat desa di duga berhasil mengumpulkan uang Rp 43,6 juta dari 109 kepala keluarga dalam sekali termin. Tanpa di hadiri Camat, Babinsa dan Babinkantibmas.  Warga akhirnya merasa keberatan". kata Sumber Media ini, Senin (15/6/2020) lalu. 

Camat Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (BPRRT) Samsul Huda mengatakan, saat saya datang pembagian BLT sudah dibagikan". Terang Camat kepada awak media. 

“Bantuan Lansung Tunai (BLT) itu merupakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk Warga yang terkena dampak Covid-19 di Desa Sukarami Rp 600 Ribu per KK". Namun Kadus / Perangkat Desa malah memotong uang tersebut".

"Kadus / Perangkat Desa kalau terbukti, dapat di jadikan tersangka dengan dikenakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". (Tim).