Gerakan Buruh Bersama Rakayat Tolok Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw di Tugu Adipura - SIGERINDO.COM

Gerakan Buruh Bersama Rakayat Tolok Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw di Tugu Adipura

 Gerakan Buruh Bersama Rakayat  Tolok Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw di Tugu Adipura

Sigerindo Bandar Lampung - Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Lampung kembali memulai kampanye penolakan Omnibuslaw di Tugu Adipura Bandar Lampung. Puluhan massa aksi membawa berbagai poster tuntutan yang tengah di suarakan sejak bola panas omnibuslaw digulirkan oleh pemerintah.

Omnibuslaw digadang-gadang akan menjadi regulasi "sapu jagat" karena menggabungkan begitu banyak sektor kebijakan yang bersentuhan langsung dengan rakyat mayoritas. Salah satu kluster kontroversial adalah ketenagakerjaan, karena dianggap sektor krusial yang melibatkan pusaran modal nasional dan internasional.


Meskipun begitu penolakan omnibuslaw ini tidak terbatas pada sektoral atau kluster yang ada didalamnya, karena baik secara substansi dan teknis pembahasannya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law dinilai oleh Aliansi Gebrak Lampung tidak layak untuk dibahas.


"Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw tidak layak untuk dibahas dengan alasan apapun. Omnibuslaw hanya akan melanggengkan eksploitasi,penindasan dan penghisapan sumber daya alam dan manusia". Tegas Koordinator Aksi Ihsan Tejanugraha.


Selain di Bundaran Adipura massa aksi juga mendatangi kantor DPD Provinsi Lampung. Massa mendesak ke empat anggota DPD RI Lampung untuk menyatakan sikap tegas menolak omnibus law kepada DPR RI dan Pemerintah. Melihat gigihnya DPR RI membahas omnibus meski di tengah pandemi Covid-19, sidang paripurna dilakukan dengan berbagai cara dan besar kemungkinan akan disahkan pada pertengahan Juli 2020.


Tri Susilo juga menjelaskan bahwa ketimbang omnibus pemerintah mestinya memprioritaskan penanganan pandemi, sebab pandemi telah menciptakan gelombang PHK massal dan jutaan buruh sektor informal mati kelaparan bersama keluarganya.


"Kami akan datangi semua pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan, terutama para legislator yang wajib menjadi penyambung lidah rakyat yang hari ini akan ditumbalkan oleh rezim demi investasi." Tri Susilo (FSBKU-KSN).


Aliansi Gebrak Lampung
FSBKU-KSN
FSBMM
FSP2KI-KPBI
SPK3P2
PK DRU-FBTPI
LMND DN
SMI
LPI Lampung