Komisi II DPRD Provinsi Lampung Meminta Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Memperhatikan Kesejataraan Dan Keberlanjutan Tenaga Bakti Rimbawan Sebagai Mitra KPH - SIGERINDO.COM

Komisi II DPRD Provinsi Lampung Meminta Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Memperhatikan Kesejataraan Dan Keberlanjutan Tenaga Bakti Rimbawan Sebagai Mitra KPH

Komisi  II DPRD Provinsi Lampung Meminta Pemerintah Daerah Provinsi Lampung  Memperhatikan Kesejataraan Dan Keberlanjutan Tenaga Bakti Rimbawan Sebagai Mitra KPH

Sigerindo Bandar Lampung - Menyikapi telah terbentuk dan berfungsinya Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di
Provinsi Lampung yang mana berdasarkan Perubahan Undang Undang Pemerintahan

Daerah menjadi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana paska di
terbitkanya perubahan undang undang tersebut Pengelolaan kawasan hutan di Tarik
menjadi kewenangan propinsi serta dinas kabupaten/kota di hapuskan atau ditiadakan,
keberadaan KPH sebagai pengelola Hutan (Hutan Produksi dan Hutan Lindung) di
tingkat tapak tentunya harus menjadi perhatian serius pemerintah propinsi Lampung
dengan memperhatikan anggaran daerah dalam mendukung kerja kerja di lapangan,

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta
kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk memasukkan Pengganggaran

Tenaga Bakti Rimbawan mulai tahun anggaran 2021.Menurut Ketua Komisi II DPRD
Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi berdasarkan hasil reses yang dilakukan pada
awal September 2020 lalu di Kantor UPTD KPH Gedong Wani dan KPH Raja Basa,
Way Pisang dan Batu Serampok dia mendapat masukan agar menyuarakan dan
mendorong Pemerintah Daerah agar memperjuangkan kesejahtran di tingkat daerah
bagi mitra KPH yaitu Tenaga bakti rimbawan,

Mengingat status KPH adalah UPTD di bawah dinas provinsi yang membidangi
lingkungan hidup dan kehutanan maka secara pengawasan status tenaga bakti rimbawan adalah pengawas pemerintah daerah sehingga tidak bias lagi secara terusmenerus di bebankan dengan anggaran DIPA APBN Kementrian Lingkungan Hidupdan Kehutanan


Memperhatikan hal tersebut Wahrul Fauzi Silalahi selaku Ketua komisi II meminta
kepada Bapak Gubernur Lampung untuk dapat mengalihkan status kepegawai honorer
pemerintah daerah dan membiayai honorasiumnya dari APBD Propinsi Lampung Mulai
tahun 2021, Dikarnakan tahun anggaran 2021 Kementrian LHK lagi menganggarkan honorarium tenaga bakti rimbawan(Rilis)