Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting



Ketua Bawaslu Rian Armando: Laporan Mualim Taher soal Dugaan Money Politic masih Kurang Bukti


Sigerindo, Pesawaran-Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Rian Arnando, meluruskan perihal dugaan money politic yang dilakukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nomor urut, 2, Dendi-Marzuki, seperti yang dilaporkan oleh Mualim Taher. Laporan tersebut masih sebagai sebagai laporan awal, karena masih kurang menyertakan  bukti-bukti yang disampaikan tokoh Kabupaten Pesawaran itu. 

Rian, mengatakan sampai saat ini pihaknya menilai apa yang disampaikan oleh Mualim Taher, 
merupakan informasi awal. Sebab Bawaslu belum bisa menganggap apa yang disampaikan Mualim sebagai laporan, mengingat masih kurangnya bukti-bukti yang disertakan. "Ini kaitan informasi awal seperti apa yang disampaikan oleh  Mualim Taher, bahwa kaitan awal dengan dugaan politik uang. Jadi disini saya meluruskan agar tidak terjadi simpang siur." katanya.
Pertama, lanjut Rian adalah informasi bukan laporan yang berdasarkan atas pemberitaan yang beredar, kedua ada yang bicara bahwa ini merupakan politik uang. "Ini harus diluruskan lagi, bahwasanya saat ini masih sebatas dugaan. Nantinya akan dilakukan pengkajian, jadi ini masih kita pelajari seperti apa kasusnya," lanjutnya.
Ditegaskan Rian, sampai saat ini Bawaslu belum menyatakan permasalahan tersebut sebagai unsur yang memenuhi pelanggaran politik uang. "Jadi ini baru terindikasi dugaan saja, karena belum cukup bukti. Dan ini akan terus kita kaji. Tidak bisa langsung memvonis begitu," tegasnya.
Dirinya juga memaparkan, Bawaslu dalam permasalahan tersebut mengacu kepada Undang-undang 10 Tahun 2016 dan juga aturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020. "Di Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020, disitu tertulis bagaimana menyikapi semua informasi. Prosesnya ada disitu semua," ujarnya. 
Selanjutnya Rian juga tidak begitu mempermasalahkan absennya Paslon nomor urut dua saat diundang perihal dugaan tersebut beberapa hari kemarin. "Kalau kemarin itu kan kaitannya dengan jadwal kampanye yang bersamaan, Ya tak jadi soal sih apa bila yang bersangkutan tidak bisa hadir, kan bisa ngutus kuasa hukumnya.
Nanti kita jadwalkan lagi sampai yang bersangkutan dapat hadir memenuhi undangan kita Kan. Kita juga kan fleksibel bisa menyesuaikan," ungkap Rian.
"Tapi, memang harapannya ketika kita  undang untuk hadir yang bersangkutan  dapat hadir. Karena ini kan undangan lembaga dan juga kapasitas yang diundang adalah kapasitas dia sebagai calon. Tapi kita komunikasi baik, artinya utusan sudah dateng dan bawa surat juga bahkan meminta dijadwal ulang," tutupnya. (Rahman)
BERITA TERBARU