Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting



Catatan Akhir Tahun 2020 FSBKU-KSN

Sigerindo Jakarta - Tahun 2020 menjadi tahun yang sulit dirasakan terkhusus bagi masyarakat kelas pekerja/ buruh. Pandemi Covid-19 ini akhirnya mendorong Indonesia memasuki krisis kesehatan yang kemudian berlanjut menjadi krisis ekonomi dengan ditandai masuknya Indonesia ke dalam Resesi. Dimanfaatkannya situasi ini sebagai media untuk memperkuat cengkraman kekuasaan oligarki politik yang membajak demokrasi juga menambah parah beban penderitaan rakyat, hal ini dapat terlihat dari dipaksakannya lahir produk-produk legislasi yang disusun dan dibahas secara kilat serta sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan partisipasi rakyat secara luas seperti UU Mineral dan Batubara, UU Mahkamah Konstitusi serta dilahirkannya UU Cipta Kerja, merupakan Produk hukum yang dianggap bermasalah dan akan menjadi preseden buruk dalam hal penegakan hukum di bumi pertiwi.

Tidak hanya berhenti di hal-hal tersebut, sepanjang Tahun 2020 tercatat Pemerintah juga menciptakan permasalahan lain seperti lemahnya perlindungan hak-hak pekerja di masa pandemi dan pelemahan terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) anggota Konfederasi Serikat Nasional (KSN) memberikan catatan sebagai berikut :

UU Cipta Kerja upaya melanggengkan Kekuasaan Oligarki

Penyakit Ketimpangan Sosial di Indonesia saat ini belum juga dapat teratasi, bahkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional. hal tersebut tentunya diakibatkan dari langgengya penguasaan aset ekonomi oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan modal serta menguasai Institusi Negara yang kita sebut dengan Oligarki.

Kuatnya cengkraman gurita Oligarki di Indonesia menjadi salah satu permasalahan Demokrasi Kita, tercatat sepanjang tahun 2020 ditengah kondisi Pandemi Covid-19, ditengah banyaknya nyawa yang terenggut akibat pandemi ini namun tidak menyurutkan upaya Oligarki mendorong Dilahirkannya produk hukum yang disetting untuk mengamankan dan menguntungkan Kedudukannya seperti halnya Revisi UU Mineral Batubara dan revisi UU Mahkamah Konstitusi serta disahkannya UU Cipta Kerja.

Kebijakan pemerintah dengan mengesahkan UU sapu jagat yang mengharmonisasi sebelas klaster regulasi dari berbagai peraturan perundang-undangan ini dalam wujud UU Cipta Kerja secara materiil dalam sisi perburuhan sangat berpeluang merampas kesejahteraan kaum buruh dan melanggengkan sistem politik upah murah. mengingat Regulasi ini banyak melucuti hak buruh demi kepentingan akumulasi kapital semata. Dalam hal status kerja

misalkan UU ini berpotensi menjadikan Buruh untuk dapat dipekerjakan dengan status kontrak seumur hidupnya hal ini dapat kita lihat dengan dihapuskannya batasan waktu kontrak selama 3 Tahun yang diatur di UU Ketenagakerjaan. Disisi lain UU Cipta Kerja juga


mempermudah perampasan tanah oleh koorporasi terhadap kaum tani, merusak lingkungan, dan mempersempit ruang demokrasi.

Secara formil pembentukan UU Cipta Kerja juga mengabaikan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah menegaskan bahwa sebuah Rancangan UU harus mudah diakses masyarakat namun dalam pembahasan UU Cipta Kerja ruang dialog tersebut tertutup dengan rapat sehingga dapat dikatakan UU Cipta Kerja mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan dianggap tidak demokratis, transparan dan akuntable sehingga layak dikatakan oleh banyak ahli hukum jika produk hukum ini dibentuk secara inkonstitusional. Hal ini menegaskan bahwa dipaksakannya pengesahan UU Cipta Kerja hanyalah semata-mata sebagai upaya mengamankan dan menguntungkan kepentingan Oligarki.

Lemahnya Perlindungan Hak – hak pekerja di masa Pandemi

Lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja/Buruh di tengah pandemi juga menjadi catatan penting untuk dikritisi diantaranya:

Pertama,mengenai diharuskannya Buruh tetap Bekerja ditengah kondisi Pandemi. Di masa pandemi Covid-19 ini buruh tetap dibebankan menjalankan kewajibannya secara penuh dengan Fasilitas K3 dan protokol kesehatan covid-19 yang terbatas. Seharusnya kaum buruh yang tetap diharuskan bekerja ini memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai. Bahkan saat ini tidak jarang ditemukan buruh diharuskan tetap bekerja di masa pandemi tanpa sama sekali menerima fasilitas kesehatan standar antisipasi penyebaran covid-19 yang baik dari perusahaan. Kondisi ini menempatkan posisi kaum buruh rentan tertular Covid-19.

Kedua, Rentannya ancaman PHK berdalih Pandemi. Kondisi pandemi yang berdampak pada perekonomian nasional saat ini banyak dijadikan dalih bagi perusahaan dan para pengusaha untuk melakukan efisiensi yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal terhadap kaum buruh di Indonesia. Kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat hingga 31 Juli 2020 terdapat 3,5 Juta lebih pekerja yang di PHK maupun dirumahkan. maraknya PHK masal ini tak lepas dari dipermudahnya proses PHK tersebut oleh Menteri Tenaga Kerja dengan diterbitkannya Surat Menaker NomorM/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Alih–alih melindungi tenaga kerja, Surat Edaran ini justru memberikan lampu hijau bagi pengusaha untuk mempermudah buruh dirumahkan, dan di PHK semena–mena.

Ketiga, Terabaikannya hak-hak Pekerja kesehatan. Sejak awal pandemi COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret, hak-hak Pekerja kesehatan yang menjadi garda terdepan melawan pandemi banyak yang terabaikan. Pemerintah lebih menonjolkan pendekatan keamanan, kurang memperhatikan suara-suara para ilmuwan dan penelitian ilmiah. Akibatnya, penanganan pandemi menjadi sangat bermasalah. Para pekerja kesehatan harus menghadapi banyak sekali tantangan mulai dari kekurangan alat pelindung diri (APD),
Jl. Mampang Prapatan XIV No.11 RT.02/04 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jakarta. E-mail : fsbku@yahoo.com pusatfsbku@gmail.com

kesulitan mendapatkan tes swab, kekerasan dan stigma dari masyarakat, tidak terkecuali pengurangan upah dan pemberhentian. Bahkan per tanggal 15 Desember 2020, Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) total terkini pekerja kesehatan atau tenaga medis yang meninggal karena Covid-19 berjumlah 363 orang, dengan rincian 202 Dokter, 15 Dokter gigi dan 146 Perawat.

Pelemahan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Sepanjang Tahun 2020 juga tercatat banyak upaya pelemahan terhadap Hak Asasi Manusia Hal tersebut dapat dinilai dari banyaknya aktivis, jurnalis, akademisi, mahasiswa dan masyarakat yang mengalami pembungkaman, intimidasi, refresifitas dan kriminalisasi saat menggunakan haknya untuk mengungkapkan pendapatnya secara damai tentunya hal ini mengancam demokrasi kita.

Berdasarkan data yang dihimpun Amnsety Internasional setidaknya terdapat 101 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan UU ITE sepanjang 2020, jumlah terbanyak dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Kemudian tercatat ada 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama aksi penolakan pengasahan Omnibuslaw Cipta Kerja, sebanyak 6.658 orang ditangkap di 21 provinsi. Hal ini termasuk pula Refresifitas dan upaya kriminaliasi terhadap Jurnalis, menurut Aliansi Jurnalis Independen tercatat setidaknya ada 56 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang mendokumentasikan protes penolakan terhadap UU Cipta Kerja dalam rentan tanggal 7 dan 21 Oktober 2020.

Yang juga tidak kalah penting untuk kita sikapi bersama adalah bagaimana kita mempertahankan hak kebebasan berserikat, berpendapat dan berkspresi bagi rakyat yang saat ini di tekan sehebat-hebatnya oleh rezim baik itu dalam bentuk langsung (offline) maupun melalui kanal media sosial pribadi, telah banyak kawan-kawan kita yang menjadi korban dari pergeseran autoritarian digital.

Resolusi untuk 2021

Dari beberapa uraian diatas dan realitas atau fakta yang terjadi dilapangan, terjadi pengabaian hak-hak rakyat selaku warga negara. Seharusnya Negara wajib melindungi warganya. Pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi telah terbukti berdampak fatal pada sendi-sendi kehidupan rakyat pekerja. Sementara penanganan COVID-19 dan resesi ekonomi lebih mementingkan kelompok oligarki, membuka ruang Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Sebagai bukti; proses pengesahan UU Cipta Kerja, program Pengembangan Ekonomi Nasional, Pilkada yang dipaksakan, lalu kasus suap Menteri Kelautan dan Perikanan, dan terutama korupsi bansos oleh Menteri Sosial.

Oleh karena itu, kami menganjak kepada seluruh rakyat pekerja (buruh, tani, nelayan, perempuan, masyaraka adat, kaum difable, pemuda dan mahasiswa) di Indonesia, untuk melakukan konsolidasi diri menuntut dan menegakkan hak-hak sebagai pekerja (buruh) dan warga negara.

Dalam hal perlindungan sosial, kita harus mendesak Negara memberikan perlindungan dengan jaminan sosial, termasuk melakukan mereform bantuan sosial yang jelas tidak efektif dan efisien, serta jadi lahan KKN berjamaah oligarki. Bantuan sosial perlu diubah ke bentuk Universal Basic Income atau Jaminan Pendapatan Dasar Semesta (JAMESTA). Selain sebagai solusi krisis disaat pandemi, juga solusi redistribusi pada zaman digitalisasi (revolusi Industri 4.0).

Berbeda dengan bantuan sosial, maka justifikasi etis Jamesta adalah sama dengan skema asuransi sosial yaitu: semua warga perlu dilindungi. Jamesta memiliki pandangan bahwa semua warga harus didukung agar memiliki kesempatan setara untuk menjadi dirinya, bermartabat, lebih mandiri, bebas dari kendala daya beli dan semakin sejahtera.

Elemen yang paling menarik dari skema Jamesta/UBI ini adalah pembayarannya yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Transfer tunai ini sebenarnya bukan kebijakan baru bagi Indonesia karena kita sudah menjalankan bantuan sosial tunai yang disebut dengan bantuan langsung tunai (BLT). Dari sisi distribusi, maka sifat semesta akan menghindari salah sasaran, karena semua memperoleh hak dan tidak meminimalkan envy di kalangan warga dan dengan demikian akan memperkuat kohesi sosial di masyarakat dan antara warga dengan pemerintah. Sifat tunai langsung juga akan mencegah dan menutup celah korupsi.

Dalam hal ekonomi, kita harus menyadari bahwa kapitalisme tidak dapat mewujudkan kesejahteraan untuk itu kita harus mulai membangun pondasi baru ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas keadilan. Mengembangkan kembali koperasi, lumbung rakyat dan berbagai bangunan untuk kemandirian ekonomi dari basis terkecil masyarakat.

Dalam hal politik berserikat, kita harus lebih giat mengorganisir diri dan lingkungan untuk membangun partai politik alternatif
Jakarta, 30 Desember 2020 (Rilis)
BERITA TERBARU