Polemik Tanjung Menang Raya, DPMD Mesuji Gandeng Penuh Panitia Pilkades
Demikian disampaikan Kepala Dinas DPMD Kabupaten Mesuji, Anwar Pamuji, menurutnya, pihaknya siap mendampingi, serta mengawal seluruh panitia Pilkades di desa dan kecamatan. Hal itu dihimbau menjelang hajat pesta demokrasi Pilkades guna menghindari konflik yang bisa terjadi.
“Sebab, terkait dengan Pilkades serentak ini keputusan dan kewenangan penuh ada di panitia desa dan itu hak mutlak yang tidak bisa di intervensi dan diganggu gugat,” ujar Anwar di Ruang Kerjanya, Rabu (06/10/21)
Pihaknya dalam proses serta tahapan Pilkades mengacu pada aturan perundangan-undangan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Permendagri nomor 112 tahun 2015 tentang Pilkades, Permendagri nomor 72 tahun 2020, Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015, Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2021serta Petunjuk Teknis (Juknis) Pilkades serentak, nomor MD: 00.01/125/IV.B/MSJ/2021 yang mana di Kabupaten Mesuji akan diadakan Pilkades serentak dengan jumlah 57 desa di masing-masing kecamatan
Sementara terkait polemik yang terjadi di Desa Tanjung Menang Raya, Kecamatan Tanjung Raya, dimana panitia Pilkades desa setempat mendapat intervensi dari salah satu calon terkait dengan batas waktu penutupan, penerimaan berkas pendaftaran calon yang sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan
Sementara, Sekretaris Dinas PMD Mesuji, Dahuri mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh panitia desa sudah benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku
“Jadi persoalan yang terjadi di Desa Tanjung Menang Raya, kami melihat apa yang sudah menjadi keputusan panitia desa itu sudah benar dan sesuai dengan aturan. Tentu hal ini tidak dapat di ganggu gugat, kami siap mendukung dan memback-up panitia desa apabila ada pihak-pihak yang masih keberatan dengan hal itu,” tukasnya (Mihsan)
