Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting



PT Yanti Rcord Menabrak Aturan Peraturan Presiden ( Perpres ) No.54. tahun 2010 dan Perpres tahun No.70. tahun 2012 Pihak Satker PJPA Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung Terkesan Tutup Mata

Sigerindo Lampung Selatan -Pekerjaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jiat Perpipaan Desa Bakti Rasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 yang di gelontorkan oleh Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Mesuji Sekampung Provinsi Lampung Menuai Sorotan Tajam dari Akdemisi Hukum Provinsi Lampung Ginda Ansori Wayka yang juga Ketua Presedium Komite Pemantau Kebijakan dan Angaran Daerah (KPKAD) mengatakan Proyek ini meskipun memasang plang pekerjaan karena bersumber dari keuangan negara akan tetapi tidak memunculkan nilai PAGU Anggaran di Papan Plangnya, hal ini tetap tidak mencerminkan amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Transparasi program Pemerintah dimana Kewajiban memasang plang papan nama tersebut pada dasarnya juga tertuang dalam Peraturan Presiden ( Perpres ) No.54. tahun 2010 dan Perpres tahun No.70. tahun 2012 selain itu ada permen PU No.12 tahun 2014 tentang pembanguna drainase kota, Infrastruktur jalan dan proyek irigas dan lain sebagianya

Sebab sangatlah penting Pada dasarnya, jumlah anggaran itu penting untuk di informasikan ke publik melalui papan plang proyek, hal ini untuk menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. Bagaimana masyarakat dapat melakukan pengawasan, sementara jumlah anggarannya tidak di publikasikan dan percuma membuat papan plang karena bagian terpenting pengawasan masyarakat itu adalah berapa banyak anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan di maksud bukan hanya informasi pekerjaan secara umum

Berkaitan dengan hal tersebut seharunya Pihak Balai Besar Mesuji Sekampung Melau Satker SNVT PJPA Melalu Kegiatan Air Tanah dan Air Baku mengur Rekanan kenapa memasang papan plang tidak dengan mencantumkan PAGU Anggaran ini menjadi pertayan di masyarkat kemana Peran Konsultan Pengawas Kok Membiarkan seperti ini Ujar Ginda Ansori Wayka Akedmi Hukum Provinsi Lampung kalau begini bagiman pengawasan dari masyarakat angaran saja tidak tau sebab ini kan dari pajak Rakyat harus tau mengenai proyek tersebut 

Proyek yang terletak di desa Bakti rasa kecamatan Sragi dan desa Bali Angung kecamatan Palas menuai polemik dari berbagai tokoh terutama ketua Gabpeknas Provinsi  Lampung Topan Napitupulu pasal nya pekerjaan di lapangangan dalam plang peke 
Pekerjaan tidak mencantumkan nilai Anggaran Proyek dan nama PT pemenang proyek menurut humas Balai Besar wilayah sungai Mesuji sekampung Yanti Suri SE.MM itu benar menPurut pepres dan peraturan mentri Pekerjaan umum menurut Topan Napitupulu perlu dipertanyakan lagi pernyataan Humas Balai Besar tersebut mentri Pekerjaan umum yang mana dan Pepres siapa yang membolehkan plang pekerjaan tidak mencantumkan jumlah Anggaran dan PT pelaksananya dan pihak Balai Besar Mesuji Sekampung Melalui Satker Pelaksanaan Jaringan Pemamfaatan Air Mesuji -Sekampung haru mengsulkan Bleclist Peruashan tersebut karenah patal melangar Perperes tentang jasa konstruksi jangan dibiarkan ujar topan Napitupulu Ketua Gabpeknas Provinsi Lampung

Pekerjaan rehabilitasi sarana dan prasarana kuat perpipaan Lampung Selatan tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh PT Yanti Record dengan nilai Rp 6.234.673.970 apabila menurut wartawan sigerindo hendak nya pihak Humas Balai harus turun betul-betul ke lapangan baru bisa menyatakan bahwasanya pekerjaan sesuai dengan juklas juknis karna seyogyanya suatu pekerjaan di kerjakan dan dapat di rasakan oleh masyarakat hasil dari pekerjaan tersebut pekerjaan dilapangan bisa di katagorikan semrawut kenapa pihak balai sertamerta menyatakan sesuai pemasangan pipa khusunya di desa bali agung hanya sepanjang seratus meter saja yang memakai pipa ukuran 6 inc selebihnya ukuran 4 inc kemudian rumah mesin di dua titik hanya pengecatan saja kemudian kedalaman pemasangan pipa 70 cm di ragukan ketahanannya karna pipa yang lama kedalaman 70 cm warga mengeluh ketika masih kedalaman 70 cm akan cepat rusak ketika musim ngebajak lahan akan pecah oleh mesin bajak lahan.

Kemudian pembelian mesin baru pertanyaan gamblang kemana mesin yang lama karna merupakan aset negara seharusnya hal-hal spes6ifikasi sesuai dengan pertanyaan ketika Humasl Balai Besar melalui kepala humas Ibu Yanti Suri SE.MM jangan jawab sesuatu dengan kepres peraturan mentri dan juklak juknis yang mana yang sesuai kan ini menjadi pertanyaan kita semua pelaku jasa Konstruksi apa boleh Plang Proyek Tidak Mencantumkan Angaran Ujar Topan Napitupulu Ketua Gabpeknas Provinsi Lampung ini jelas Melangar ujarnya (Redaksi/Tim)





BERITA TERBARU