DPD RI Syarif MH: Masyarakat Harus Mengerti Wawasan Kebangsaan

Sigerindo Lampung Tengah  - DPD RI Perwakilan Lampung Syarif SH ,MH Mengatakan Wawasan Kebangsaan Indonesia adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya.

Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Wawasan Kebangsaan Indonesia juga dikenal sebagai sebuah pedoman yang masih bersifat filosofia normatif.

Sebagai perwujudan dari rasa dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia.Akan tetapi situasi dan suasana lingkungan yang terus berubah sejalan dengan proses perkembangan kehidupan bangsa dari waktu ke waktu.

Wawasan Kebangsaan Indonesia harus senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembagan dan berbagai bentuk implementasinya.

Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki berbagai makna, salah satunya adalah Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan,
kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan; Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik.

Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan.

NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, Wawasan kebangsaan bertujuan mewujudkan kesatuan perilaku politik melalui pendidikan politik rakyat yang demokratis dan berbudaya, mewujudkan demokratisasi tatanan pemerintah yang mencerminkan good governance, dan sebagai perekat ketahanan bangsa.

“Juga untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional sebagai kerangka memperkokoh keutuhan bangsa dalam kehidupan masyarakat  yang rukun, damai tentram dan bersatu. Mewujudkan stabilitas politik yang dinamis, kondusif bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan" ujar SyarifSH ,MH Angota DPD RI Perwakilan Provinsi Lampung

Angota DPD RI Syarif,SH, MH menjelaskan, sosialisasi Wasbang merupakan upaya untuk membangun karakter bangsa, yang dilakukan melalui pemantapan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu, cinta kepada Allah SWT dan segenap ciptaan-Nya, kemandirian dan tanggungjawab, kejujuran/amanah, hormat dan santun, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/ kerjasama, percaya diri dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta karakter toleransi kedamaian dan kesatuan.

“Peningkatan Wawasan Kebangsaan akan menyadarkan warga negara terhadap pentingnya arti kehidupan bersama atas dasar persamaan  hak dan kewajiban dihadapan hukum serta sebagai pembentukan dan penanaman rasa nasionalisme agar terciptanya cara pandang yang sehat dan wajar mengenai  masa depan bangsa,” jelasnya Tokoh pemuda provinsi Lampung tersebut.

Sementara itu ditempat yang sama Angota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Muklisin  Ali mendorong pemerintah untuk secara masif memberikan pemahaman wawasan kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, pada kurikulum pendidikan di sekolah sekolah yang ada.

 Hal ini disampaikan Muklisin Ali saat Mendampingi Angota DPD RI Syarif SH,MH menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan berapa waktu yang lalu di Aula kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

“Kita akui ataupun tidak , siswa sekolah dan Masyrakat umum saat ini sedikit sekali memahami makna empat pilar wawasan kebangsaan. Karenanya, pemahaman tersebut perlu kembali dihidupkan, melalui kurikulum pendidikan yang ada,” jelas Muklisin Ali di hadapan tiga ratusan peserta sosialisasi.

Masyarakat umum masih kurang begitu faham, pentingnya menerapkan wawasan kebangsaan pada kehidupan sehari-hari.Muklisin Ali Sangat mendukung sosialisai yang gencar dilakukan oleh Angota DPD RI bapak Syarif Tentang wawasan kebangsaan dengan tujuan dari penguatan empat pilar ini, demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

“Dengan masyarakat tetap kondusif, maka persatuan Indonesia akan semakin kuat,” terang Muklisin Ali.

Sedangkan Lurah Bandar Jaya Barat Theni Chandra mengatakan Selain pentingnya sosialisasi empat pilar, yang perlu dicermati dan segera dicarikan solusi tegas, adalah masalah kesenjangan sosial dan penegakan hukum yang belum berkeadilan.

Pasalnya, jika kesenjangan sosial dan penegakan hukum masih terjadi antara si miskin dan si kaya , maka akan menjadi jalan masuk faham faham yang bisa memecah persatuan bangsa.

"Hukum dan keadilan sosial, harus sejajar penerapannya kepada siapapun. Jangan sampai ada ketimpangan hukum di masyarakat, karena akan menjadikan keresahan" tandasnya.(dd)