Kades Di Muba Minta Pengolahan DD 2019 "Inspektorat Yang Mengerjakan

Sigerindo Muba - Sejumlah Kepala Desa yang tergabung dalam Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Musi Banyuasin khususnya Kecamatan Sanga Desa menolak Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019  karena proses adminitrasi  yang dibuat pihak inspektorat dianggap terlalu sulit.

Hal ini disampaikan Kahar Muzakar selaku perwakilan dari seluruh Kepala desa yang ada dikabupaten Musi Banyuasin khususnya kecamatan Sangah Desa.

Menurut Kahar,proses adminitrasi yang dibuat inspektorat terlalu berlebihan  seperti dalam pembelian material, kata dia, dari inspektorat menginginkan LPJ yang disampaikan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan bukan disesuaikan dengan RAB.

"Padahal pada periode sebelumnya, LPJ disesuaikan dengan RAB. Apa yang direncanakan itu yang dilaporkan. Kalau misalkan dalam RAB upah tenaga kerja Rp50.000 dan kenyataannya lebih dari itu, masak kita harus menyamakan laporan sesuai dengan  kondisi lapangan. Kemudian misalkan harga semen dalam RAB itu Rp50.000, sedangkan ketika kita membeli harganya Rp45.000, mereka ingin sesuai harga beli dan pajaknya ditanggung oleh pedagang. Pedagang jelas tidak mungkin mau membayar pajak," katanya.

Bahkan tambah kahar,untuk biaya angkut matrial sekarang ini ditiadakan jadi seandainya posisi bangunan fisik diseberang sungai otomatis memakai biaya angkut, apakah bahan matrial tersebut kepala desa yang harus mengangkutnya sendiri,bahkan yang lebih ribetnya lagi kita setiap hari harus meminta tanda tangan tukang yang mengerjakan.

lanjutnya lagi,"Saya mewakili teman teman kepala desa yang tergabung dalam Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) khusunya Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin menyarankan untuk pengolahan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019  biarlah pihak Inspektorat saja yang mengerjakan kesemua desa, dan kami meminta juga saat pemeriksaan penyampaian pihak inspektorat jangan terlalu karena kami perangkat desa ilmunya belum sampai kesana,tegas kahar.

Jika pemerintah pusat kurang percaya kepada desa maka pihaknya mempersilakan ditenderkan ke pihak ketiga oleh pemerintah pusat. Sehinga desa hanya menjadi penerima manfaat saja.

“Jangan ada kesan dana desa itu gampang diselewengkan. Justru kami kepala desa sangat takut salah dalam pelaksanaannya apalagi menyelewengkan,”tutupnya.

Sementara itu pada kesempatan lain Agus Salim.MS Kepala Desa bukit selabu sekaligus Sekjen II DPD Apdesi Sumsel saat kami wawancarai menambahkan :

"Ma'af sudah hampir 5 bulan saya kurang aktif ke Kecamatan dan kekabupaten. Semenjak DD cair tahap pertama saya fokus di Desa. Jadi saya belum ada informasi jelas mengenai kebijakan baru untuk DD, nanti saya akan segera kordinasi dengan kawan kawan kades lain apakah memang ada permasalahan baik untuk DD 2018 maupun untuk kebijakan DD 2019 nanti untuk sama sama kita cari solusi . "

"Namun sesuai instruksi Pak Jokowi sendiri bahwa beliau tidak mau Kepala Desa dan perangkat Desa terkesan di persulit dalam pelaksanaan program DD  saya rasa semua pihak harus memperhatikan itu,bahkan pak jokowi sempat menyampaikan bahwa pelaporan Realisasi DD cukup segini aja sambil beliau menenteng dua lembar kertas.." seraya Agus Salim menirukan gerak Jokowi.

Ketika di tanya mengenai harapan Kades Kades untuk pelaksanaan program DD ini Agus salim menyampaikan.

"Harapan kami para kepala desa adalah semua pihak memahami betapa berat tugas Kepala Desa yaitu. menyelenggarakan pemerintahan Desa. Melaksanakan Pembangunan Desa. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Empat poin di atas tertuang dalam pasal 26 ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Belum lagi bila kita perhatikan ayat 2, 3 dan 4 . Dari pasal ini nampak seakan Nafas Desa itu ada di tangan Kepala Desa.

Begitu besarnya tanggung jawab begitu beratnya tugas Kepala Desa membuat Kepala Desa harus bekerja full. Jadi setiap apapun kebijakan itu hendaknya memeprhatikan hal hal tadi hingga tidak menjadi beban baru bagi kepala desa." Ujarnya. (Iwan)