Bupati Loekman Djoyosoemarto harus Taat Aturan segera Mengusulkan Calon Wakil Bupati ke DPRD Lamteng
Sebab , sesuai PP non 12 tahun 2014, mengamanahkan, pengusulan jabatan wakil bupati paling lambat dilakukan satu bulan pasca Bupati depenitip dilantik Ujar Mukadam
Namun Smapai saat ini meski bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto sudah dilantik 20/9/2018 lalu sampai saat ini belum ada tanda-tanda jabatan wakil bupati Lamteng itu akan segera terisi oleh partai Pengusung ketika pasang Mustafa dan Loekman didukung oleh Partai ,PDIP,PKS ,Demokrat ,PAN PKPI ,Hanura yang mempunyai Kursi di DPRD Lampung Tengah
Menyikapi hal tersebut , Politisi Gerindra Mukadam menyebut
Seharusnya kata Mukadam Bupati Loekman Djyosoemarto sudah mengusulkan siapa calon pendampingnya ke DPRD. Karena kata dia, saat ini partai pengusung pasangan ini pada pilkada tahun 2014 lalu sudah melakukan mekanisme pengusulan calon wakil bupati.
“Loekman secara aturan seharusnya taat dengan aturan-aturan menyampaikan dua nama dengan partai pengusung melalui mekanisme di DPRD Lamteng. Kalau Loekman tidak melaksanakan aturan sama saja Loekman buta aturan dan menghambat proses demokrasi di kabupaten Lampung Tengah yang diamanatkan undang-undang,”tegas Mukadam
Sebab Pengangkatan Wabup ini menurut Mukadam sangat penting, dalam menjalankan roda pemerintahan. Apabila sambungnya Loekman tidak juga mengusulkan calon wakil sebagaimana dimaksut maka dia akan dikenakan sanksi administratif,Seharusnya Gubernur dan Mendagri sudah memberikan teguran dan sanksi tegas,pungkasnya
Semantra itu dikutip dari Situs Resmi Sekretariat Kabinet WWW.setkab.go.id. aturan tentang pengusulan dan pengangtakan Wakil Gubernur (Wagub), Wakil Bupati (Wabup) dan Wakil Walikota sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.
PP Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dikeluarkan atas pertimbangan melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (5) dan 176 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Disebutkan dalam PP tersebut, Pengisian Wagub, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota. bunyi Pasal 3 Ayat (1) PP tersebut disebutkan, masa jabatan Wagub, Wakil Bupati/Wakil Walikota berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu Dalam PP tersebut pengusulan Calon Wakil Bupati juga dipengaruhi kriteria jumlah penduduk. Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 jiwa tidak memiliki Wakil Bupati/Wakil Walikota. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 100 ribu – 250 ribu jiwa memiliki 1 (satu) Wakil Bupati/Wakil Walikota. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas 250 jiwa dapat memiliki 2 (dua) Wakil Bupati/Wakil Walikota.
Dalam aturan ini juga dijelaskan wabup diisi tidak hanya berasal dari Partai Pengusung, dalam PP tersebut juga disebutkan, bahwa Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau nonPegawai Negeri Sipil juga berpeluang mengisi jabatan wakil bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk calon PNS, menurut PP ini, golongan kepangkatan paling rendah IV/c dan pernah menduduku jabatan eselon IIa untuk calon Wagub, dan IV/b dan pernah menduduki jabatan eselon IIb untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota.
“Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Wakil Gubernur, dan 25 tahun untuk calon Wakil Bupati/Wakil Walikota,” bunyi Pasal 4 Ayat (1f) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 itu.
Tata Cara Pengusulan Menurut PP ini, untuk calon wakil Bupati diusulkan oleh Bupati kepada Mendagri melalui Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati/Walikota.
Selain itu sesuai bunyi Pasal 5 ayat (4) PP tersebut. bagi Gubernur, Bupati dan Walikota yang tidak mengusulkan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Mendagri untuk Gubernur, dan teguran tertulis Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan Walikota
Dalam hal Wakil Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Gubernur mengusulkan calon Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Mendagri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pengesahan pemberhentian Wakil Gubernur.
Hal yang sama berlaku bagi Wakil Bupati dan Wakil Walikota yang berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun usulannya disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur.
Setelah dilakukan verifikasi paling lama 4 (empat) hari kerja, Mendagri akan menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan kepada Presiden. Sementara untuk Wakil Bupati dan Wakil Walikota, usulan tersebut disampaikan ke Gubernur itu kan Semua sudah jelas aturan maenya Tukas Poltisi Partai Gerindra Mukadam ( Rilis)
