Kawasan Eks MTQ Masih Jadi Perhatian Pemprov Sultra
Menurut Pahri Yamsul, Pemprov Sultra memperhatikan kawasan tersebut, baik kebersihan maupun kondisi lingkungannya. Bahkan meski di masa pendemik Covid-19, pihaknya terus melakukan perawatan dengan memangkas rumput yang tumbuh di areal seluas 11,4 hektar tersebut
Pahri mengakui anggaran perawatan lingkungan eks MTQ, terdampak recofusing akibat Covid sejak tahun 2020 lalu. Namun hal itu tidak mempengaruhi keseriusan Pemprov dalam merawat kawasan tersebut
"Kawasan Eks MTQ ini masih dimanfaatkan masyarakat luas. Kamipun tetap melakukan perawatan. Saya juga keberatan kalau dikatakan kawasan Eks MTQ ini seperti hutan karena tidak terawat. Kalau hutan itu, banyak pohon yang tinggi, ini kami masih tetap melakukan perawatan kok, seperti memotong rumput yang tumbuh" ungkap Pahri Syamsul saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di areal Eks MTQ, Senin 8 Februari 2021. Sejumlah kegiatan pun jelas Pahri masih dilaksanakan di lokasi tersebut
"Kegiatan masyarakat yang sudah diagendakan dilaksanakan di Tugu Religi Eks MTQ tahun ini siap untuk dilaksanakan," ungkapnya lagi
Ia mengaku, saat ini Tugu Religi Eks MTQ dalam proses peralihan dari Pemprov Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi Tata Ruang ke Dinas Pariwisata sehingga di masa peralihan tersebut, tanaman rumput yang tumbuh subur di lahan seluas 11, 4 hektare tersebut belum sempat di pangkas. Termasuk, lanjutnya, terkendala anggaran dan adanya recofusing anggaran di masa pandemi Covid-19 sehingga untuk memotong rumput itu, tidak dilakukan setiap hari namun tetap dijadwal dan diprioritaskan agar terlihat lingkungan yang humanis
"Kami memtong dari ujung belakang sampai didepan, itupun membutuhkjan waktu yang lama. Tapi itu kami pangkas secara periority dengan tenaga yang sudah siap pakai agar terlihat sisi humanisnya lingkungan itu," terang Pahri
Untuk diketahui, Tugu Religi Eks MTQ atau yang dikenal juga dengan sebutan Tugu persatuan merupakan simbol Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Fasilitas Publik seluas 11,4 hektare yang pengelolaannya masih ditangani oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Sultra tersebut, anggarannya hanya mampu melakukan perawatan fisik secara berkala atau 3 (tiga) bulan sekali
Dalam waktu dekat pengelolaan Eks MTQ sepenuhnya diserahkan ke Dinas Pariwisata atau menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (Edi Fiat)
