Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

KNPI Harus Jadi Motor Pengerak UMKM Itu Pesan Gubernur Mirza dari Palangkaraya


Sigerindo Kalimantan Tengah -- Rahmat Mirzani Djausal Gubernur Provinsi Lampung menyerukan peran strategis pemuda, khususnya yang tergabung dalam KNPI, dalam pembangunan desa dan pemberdayaan UMKM

Seruan ini disampaikan saat ia menjadi pembicara dalam sesi diskusi Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) KNPI 2025 di Aula Jayang Tingang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat 4/7/225

“Saya juga dulu aktif di OKP, dua periode di KNPI Provinsi Lampung sebagai Wakil Ketua. Saya turun ke daerah, ke OKP-OKP, jadi saya paham lah. Intinya, anak muda ini sedang mencari kesempatan, peluang, dan lompatan,” ujar Gubernur Mirza membuka refleksinya.

Mirza menekankan bahwa arah pembangunan nasional saat ini telah bergeser dari pendekatan top-down menuju bottom-up. Pemuda, katanya, harus jeli membaca peluang dalam perubahan arah kebijakan yang kini berpihak pada desa dan akar rumput

“Kalau kita hanya mengandalkan kekuasaan, ya paling satu dua yang jadi menteri. Tapi sekarang, Pak Prabowo mengubah arah itu. Dulu uang mengalir dari atas, sekarang dari bawah dulu,” tegasnya.

Sebagai contoh, ia menyoroti kebijakan harga gabah dan transformasi pertanian dari tingkat desa yang kini menghasilkan perputaran ekonomi triliunan rupiah dari bawah

“Harga gabah sekarang Rp6.500. Itu hampir enam triliun uang dari bawah. Petani sekarang pakai teknologi — dryer, smart farming — dan itu nggak bisa dipelajari sendiri. Di sinilah ruangnya anak muda. KNPI harus ikut berkolaborasi,” jelasnya

Mirza Gubernur Lampung juga menekankan pentingnya menyesuaikan digitalisasi UMKM dengan realita demografi. Di Lampung, sekitar 70 persen dari 940 ribu pelaku UMKM berusia di atas 45 tahun

“Di desa, banyak emak-emak yang waktunya longgar dan mau belajar. Tapi pelatihan digitalisasinya perlu disesuaikan. Anak muda bisa ambil peran di sini,” terangnya

Lebih jauh, Gubernur Mirza berharap KNPI tidak hanya menjadi alat politik, melainkan menjadi wadah yang mampu memberi nilai tambah pada potensi lokal dan mendorong kolaborasi lintas sektor.

“Di politik, perputarannya hanya 6 persen. Sekarang yang penting itu kolaborasi,” pungkasnya (*)
BERITA TERBARU