Dari Medan untuk Indonesia: Wali Kota Metro Serap Inovasi APEKSI, Warga Tunggu Bukti Bukan Wacana
Sigerindo, Medan – Rapat Kerja Nasional XVIII APEKSI 2026 resmi dibuka di Grand City Hall, Medan, Rabu 1/7/2026 malam. Forum yang mempertemukan seluruh wali kota se-Indonesia ini mengusung tema besar “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Namun, pertanyaan publik tetap sama setiap tahun: apakah rakernas ini akan melahirkan terobosan, atau sekadar jadi ajang kumpul dan rekomendasi di atas kertas?
Warning keras langsung datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat membuka acara. “Tinggalkan pola pembangunan konvensional. Inovasi harus jadi fondasi transformasi daerah,” tegasnya. Bima Arya menyentil, pemerintah kota adalah motor penggerak nasional. Tapi faktanya, banyak pemkot masih gagap soal pelayanan publik digital, tata kelola berbelit, dan fiskal yang ngos-ngosan.
Ia menohok lebih dalam: stop bergantung pada APBD. Bima Arya mendorong optimalisasi PAD dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk kebut infrastruktur. Pesan ini relevan untuk Kota Metro. Dengan PAD yang belum optimal dan belanja infrastruktur yang masih didominasi APBD, skema KPBU jadi ujian nyali bagi Wali Kota H. Bambang Iman Santoso.
Tuan rumah, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, ikut pasang badan. “Rakernas XVIII harus hasilkan langkah konkret, bukan sekadar rekomendasi administratif,” katanya. Sindiran halus bahwa selama ini APEKSI kerap terjebak seremoni.
Lantas, apa yang dibawa pulang Wali Kota Metro? H. Bambang Iman Santoso yang hadir langsung menyebut keikutsertaan Metro sebagai upaya “memperluas jejaring dan menyerap inovasi”. “Forum APEKSI ini ruang strategis untuk berbagi pengalaman dan memperkuat komitmen pelayanan ke masyarakat,” ujar Bambang di sela kegiatan.
Pernyataan normatif itu kini ditunggu pembuktiannya. Bambang dijadwalkan ikut forum strategis soal transformasi digital, ketahanan informasi, dan peningkatan kapasitas pemda. Tiga isu yang jadi PR klasik Kota Metro: layanan digital yang belum terintegrasi penuh, keluhan lambatnya perizinan, dan transparansi anggaran yang terus ditagih warga.
Pemkot Metro mengklaim ingin mengadopsi “praktik terbaik” dari kota lain. Tapi publik Metro tidak butuh jargon. Warga butuh bukti: kapan Mall Pelayanan Publik naik kelas, kapan pengaduan digital direspons cepat, dan kapan PAD Metro tidak lagi kalah dari belanja pegawai.
Rakernas XVIII APEKSI jadi wadah bahas penguatan ekonomi daerah, transformasi digital, hingga tata kelola adaptif. Semua isu bagus. Tapi tanpa keberanian eksekusi di daerah, semua hanya jadi notulensi rapat.
Melalui forum ini, Pemkot Metro berharap bisa mempercepat transformasi pelayanan dan memperkuat daya saing. Harapan itu sah. Tapi seperti pesan Bima Arya dan Rico Waas: era wacana sudah selesai. Sekarang eranya kerja nyata.
Jika gagal bawa pulang inovasi yang dieksekusi, maka kehadiran di Medan hanya akan tercatat sebagai perjalanan dinas. Dan warga Metro sudah terlalu kenyang dengan itu. (R/Toni)
