Forum Apkasi Bicara Inovasi Fiskal, PR Bupati Egi: Belanja Efektif & Pendapatan Naik
Sigerindo, Deli Serdang – Jargon “kemandirian fiskal” kembali menggema di forum nasional. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama hadir dalam Dialog Otonomi Daerah HUT ke-26 Apkasi di Convention Hall, Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis 2/7/2026. Agenda besarnya: cari cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di tengah ruang fiskal yang makin sempit.
Forum yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto ini jadi ajang curhat massal para bupati. Isu utamanya sama: efisiensi anggaran dari pusat bikin daerah kelimpungan. Pesan Bima Arya jelas, daerah dituntut adaptif dan inovatif. “Tidak bisa lagi kerja dengan cara lama,” kira-kira begitu nadanya.
Artinya, Pemkab Lampung Selatan tidak bisa lagi nyaman dengan dana transfer dari pusat. PR-nya nyata: bagaimana menaikkan PAD tanpa membebani rakyat dengan pajak baru, sekaligus memastikan belanja daerah tepat sasaran.
Bupati Radityo Egi Pratama mengamini. “Apkasi menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah kabupaten untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat sinergi,” ujarnya. Ia menyebut inovasi dari forum ini diharapkan jadi referensi untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di Lampung Selatan.
Pernyataan normatif. Yang ditunggu publik Lamsel justru daftar konkretnya: inovasi daerah mana yang mau ditiru? Sektor PAD apa yang mau digenjot? Selama ini, PAD Lampung Selatan masih didominasi pajak hotel, restoran, dan retribusi. Sementara potensi besar seperti sektor industri Kalianda, pariwisata pesisir, hingga optimalisasi aset daerah belum tergarap maksimal.
Dialog Apkasi memang menekankan tiga kunci: optimalisasi PAD, efektivitas belanja, dan kolaborasi antardaerah. Tiga hal ini jadi rapor merah banyak kabupaten, termasuk Lamsel. Data BPS menunjukkan, ketergantungan fiskal daerah ke dana transfer pusat masih di atas 70% secara nasional. Jika Lamsel tidak berubah, jargon “kemandirian fiskal” hanya akan jadi pemanis seremoni HUT Apkasi.
Egi menyebut jejaring antardaerah modal penting untuk inovasi. Benar. Tapi jejaring tidak akan berarti tanpa keberanian eksekusi. Contoh: Banyuwangi sukses genjot PAD dari sektor digital dan event. Sumedang berani lelang jabatan berbasis kinerja. Pertanyaannya: berani tidak Lamsel melakukan hal serupa dan melawan resistensi birokrasi internal?
Selama 26 tahun Apkasi berdiri, fungsinya sebagai “wadah perjuangan aspirasi daerah” sudah sering digaungkan. Namun aspirasi terbesar rakyat hari ini sederhana: pajak yang dibayar harus balik jadi jalan mulus, layanan kesehatan cepat, dan perizinan usaha yang tidak muter-muter.
Keikutsertaan Pemkab Lamsel di forum nasional sah dan penting. Tapi sepulang dari Deli Serdang, Bupati Egi membawa beban ekspektasi. Masyarakat tidak akan membaca notulensi Dialog Otonomi Daerah. Masyarakat akan menilai dari satu hal: apakah tahun 2027 PAD Lampung Selatan naik signifikan, belanja lebih efisien, dan pelayanan publik tidak lagi dikeluhkan.
Jika tidak, maka kehadiran di HUT Apkasi hanya akan jadi satu lagi stempel perjalanan dinas. Dan “kemandirian fiskal” tetap jadi wacana yang diulang tiap tahun. (*)
