Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting


Peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14, Menko Pangan dan Gubernur Lampung Mirza Dorong Kebangkitan Kakao Nasional

Sigerindo Pesawaran -- Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong kebangkitan industri kakao nasional melalui peningkatan produktivitas, penguatan tata kelola, dan hilirisasi

Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Kakao Indonesia (HKI) ke-14 Tahun 2026 di Kebun Benih Way Berulu, PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Kamis 19/11/26)

Mengusung tema “Mengembalikan Kejayaan Kakao Nasional dan Provinsi Lampung sebagai Pusat Kebangkitan Kakao Multiklonal Nasional”, kegiatan diawali dengan penanaman bibit kakao dan peluncuran sistem irigasi tetes gravitasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Bupati Pesawaran Nanda Indira

Peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14, Menko Pangan dan Gubernur Lampung Dorong Kebangkitan Kakao Nasional

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong kebangkitan industri kakao nasional melalui peningkatan produktivitas, penguatan tata kelola, dan hilirisasi.

Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Kakao Indonesia (HKI) ke-14 Tahun 2026 di Kebun Benih Way Berulu, PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Kamis (19/11/2026).

Mengusung tema “Mengembalikan Kejayaan Kakao Nasional dan Provinsi Lampung sebagai Pusat Kebangkitan Kakao Multiklonal Nasional”, kegiatan diawali dengan penanaman bibit kakao dan peluncuran sistem irigasi tetes gravitasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Bupati Pesawaran Nanda Indira.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebangkitan kakao harus dimulai dengan mengatasi persoalan mendasar petani, seperti ketersediaan bibit unggul, pupuk, pengelolaan air, serta kepastian harga jual.

Pemerintah, lanjutnya, tengah mengkaji pengendalian impor kakao apabila terbukti menekan harga dan merugikan petani dalam negeri. Selain itu, pemerintah menyiapkan sekitar ratusan ribu bibit kakao berkualitas untuk disalurkan secara gratis kepada petani serta membuka peluang subsidi pupuk.

“Kalau impor mengganggu harga petani, tidak menutup kemungkinan impor kakao juga akan kita larang. Kita harus memastikan petani mendapatkan harga yang layak,” ujarnya.

Zulkifli juga mengajak pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada petani.

Sementara itu, Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwasannya kakao merupakan salah satu komoditas unggulan asli Lampung yang memiliki nilai historis dan potensi ekonomi besar.

"Lampung sejak dahulu dikenal sebagai daerah penghasil berbagai komoditas perkebunan, seperti lada, kopi, cengkeh, dan kakao," ujar Gubernur Mirza.

Ia mengungkapkan, pada masa lalu lada Lampung bahkan pernah memasok sekitar 20 persen kebutuhan lada dunia. Potensi komoditas perkebunan tersebut, termasuk kakao, perlu kembali diperkuat melalui kebijakan yang berpihak kepada petani dan pengembangan industri dari hulu hingga hilir.

"Alhamdulillah, di era Presiden Prabowo, dengan dukungan Menko Pangan, fokus kita adalah hilirisasi dan memberikan nilai tambah," ujarnya.

Gubernur Mirza menuturkan bahwa salah satu persoalan mendasar dalam pengembangan kakao selama ini adalah belum optimalnya tata kelola industri. "Lampung memiliki sejarah panjang sebagai daerah penghasil kakao, tetapi belum mampu mengembangkan industri pengolahan secara maksimal," ujarnya.

Ia menilai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani dapat memberikan dampak lebih luas, tidak hanya meningkatkan harga komoditas, tetapi juga membangun ekosistem usaha, mendorong inovasi, dan menghidupkan kembali pelaku usaha lokal.

Gubernur Mirza mencontohkan kebijakan penutupan keran impor singkong yang dinilai memberikan dampak positif terhadap petani di Lampung. Kenaikan harga singkong mendorong petani mulai menggunakan alat dan mesin pertanian serta meningkatkan perhatian terhadap pengembangan bibit unggul.

"Artinya, satu kebijakan tidak hanya menaikkan harga, tetapi juga membangun ekosistem di belakangnya. Saya rasa kakao juga seperti itu," ujarnya.

Untuk memperkuat sektor perkakaoan, Gubernur Mirza mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai sarana pendukung kebutuhan petani, khususnya penyediaan mesin pengering atau dryer.

"selama ini petani masih mengandalkan penjemuran di lantai terbuka untuk mengeringkan biji kakao. Kondisi tersebut menjadi kendala, terutama saat musim panen bertepatan dengan musim hujan, karena proses pengeringan dapat berlangsung hingga satu minggu dan berisiko menurunkan kualitas biji kakao," ujar Gubernur Mirza.

"Dengan fasilitas mesin pengering, proses pengeringan diharapkan dapat dipersingkat menjadi dua hingga tiga hari sehingga kualitas dan harga jual kakao lebih terjaga," tambahnya.

Ia berharap penyediaan fasilitas pengering melalui Koperasi Merah Putih dapat menjadi langkah awal untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan kakao di tingkat desa, seperti industri pasta dan bubuk kakao, sekaligus memperkuat hilirisasi di Provinsi Lampung.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widiastuti, mengatakan HKI ke-14 menjadi forum nasional untuk menyatukan kebijakan dan memperkuat sinergi pemangku kepentingan dalam merevitalisasi perkakaoan nasional.

Kegiatan ini diikuti sekitar 400 undangan, termasuk 200 petani kakao dari Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus. Lampung dipilih karena memiliki potensi besar, dengan delapan kabupaten yang aktif mengembangkan komoditas kakao.

Melalui momentum HKI ke-14, pemerintah berharap kolaborasi pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan petani dapat mempercepat kebangkitan kakao nasional serta memperkuat posisi Lampung sebagai pusat pengembangan kakao multiklonal di Indonesia.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebangkitan kakao harus dimulai dengan mengatasi persoalan mendasar petani, seperti ketersediaan bibit unggul, pupuk, pengelolaan air, serta kepastian harga jual.

Pemerintah, lanjutnya, tengah mengkaji pengendalian impor kakao apabila terbukti menekan harga dan merugikan petani dalam negeri. Selain itu, pemerintah menyiapkan sekitar ratusan ribu bibit kakao berkualitas untuk disalurkan secara gratis kepada petani serta membuka peluang subsidi pupuk.

“Kalau impor mengganggu harga petani, tidak menutup kemungkinan impor kakao juga akan kita larang. Kita harus memastikan petani mendapatkan harga yang layak,” ujarnya.

Zulkifli juga mengajak pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada petani.

Smentara itu, Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwasannya kakao merupakan salah satu komoditas unggulan asli Lampung yang memiliki nilai historis dan potensi ekonomi besar.

"Lampung sejak dahulu dikenal sebagai daerah penghasil berbagai komoditas perkebunan, seperti lada, kopi, cengkeh, dan kakao," ujar Gubernur Mirza.

Ia mengungkapkan, pada masa lalu lada Lampung bahkan pernah memasok sekitar 20 persen kebutuhan lada dunia. Potensi komoditas perkebunan tersebut, termasuk kakao, perlu kembali diperkuat melalui kebijakan yang berpihak kepada petani dan pengembangan industri dari hulu hingga hilir.

"Alhamdulillah, di era Presiden Prabowo, dengan dukungan Menko Pangan, fokus kita adalah hilirisasi dan memberikan nilai tambah," ujarnya.

Gubernur Mirza menuturkan bahwa salah satu persoalan mendasar dalam pengembangan kakao selama ini adalah belum optimalnya tata kelola industri. "Lampung memiliki sejarah panjang sebagai daerah penghasil kakao, tetapi belum mampu mengembangkan industri pengolahan secara maksimal," ujarnya.

Ia menilai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani dapat memberikan dampak lebih luas, tidak hanya meningkatkan harga komoditas, tetapi juga membangun ekosistem usaha, mendorong inovasi, dan menghidupkan kembali pelaku usaha lokal.

Gubernur Mirza mencontohkan kebijakan penutupan keran impor singkong yang dinilai memberikan dampak positif terhadap petani di Lampung. Kenaikan harga singkong mendorong petani mulai menggunakan alat dan mesin pertanian serta meningkatkan perhatian terhadap pengembangan bibit unggul.

"Artinya, satu kebijakan tidak hanya menaikkan harga, tetapi juga membangun ekosistem di belakangnya. Saya rasa kakao juga seperti itu," ujarnya.

Untuk memperkuat sektor perkakaoan, Gubernur Mirza mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai sarana pendukung kebutuhan petani, khususnya penyediaan mesin pengering atau dryer.

"selama ini petani masih mengandalkan penjemuran di lantai terbuka untuk mengeringkan biji kakao. Kondisi tersebut menjadi kendala, terutama saat musim panen bertepatan dengan musim hujan, karena proses pengeringan dapat berlangsung hingga satu minggu dan berisiko menurunkan kualitas biji kakao," ujar Gubernur Mirza.

"Dengan fasilitas mesin pengering, proses pengeringan diharapkan dapat dipersingkat menjadi dua hingga tiga hari sehingga kualitas dan harga jual kakao lebih terjaga," tambahnya.

Ia berharap penyediaan fasilitas pengering melalui Koperasi Merah Putih dapat menjadi langkah awal untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan kakao di tingkat desa, seperti industri pasta dan bubuk kakao, sekaligus memperkuat hilirisasi di Provinsi Lampung.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widiastuti, mengatakan HKI ke-14 menjadi forum nasional untuk menyatukan kebijakan dan memperkuat sinergi pemangku kepentingan dalam merevitalisasi perkakaoan nasional.

Kegiatan ini diikuti sekitar 400 undangan, termasuk 200 petani kakao dari Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus. Lampung dipilih karena memiliki potensi besar, dengan delapan kabupaten yang aktif mengembangkan komoditas kakao.

Melalui momentum HKI ke-14, pemerintah berharap kolaborasi pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan petani dapat mempercepat kebangkitan kakao nasional serta memperkuat posisi Lampung sebagai pusat pengembangan kakao multiklonal di Indonesia tukasnya (*)