Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aliansi Keramat Mengatakan Dinas PUPR Tulang Bawang Barat diduga Kuat Jadi Ladang Korupsi Berjamah



Sigerindo Bandar Lampung - Untuk Kesekian Kalinya Aliansi KERAMAT turun  Kejalan Berdemontrasi 24/10/19 di Kajati Lampung  Sudirman Dewa Mengatakan  Sudah terlalu lama kita melihat, mendengar serta merasakan, tindakan para pemimpin Kabupaten Tulang Bawang Barat yang banyak berdiam diri dan melihat keberutalan anak buahnya yang tidak becus mengelola anggaran yang ada di SKPD masing-masing. Berbagai macam kasus dan modus yang diperankan oleh beberapa kepala dinas serta jajarannya dalam memainkan anggaran yang ada, baik itu di bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, perternakan, dan masih banyak lagi yang kita ketahui bahwa anggaran di masing-masing satker tersebut sangat besar dan fantastis, yang apabila dikelola dengan baik maka dapat dipastikan Kabupaten Tulang Bawang Barat akan lebih baik dan maju.

Namun sayangnya, harapan masyarakat itu bak isapan jempol belaka. Sebab anggaran dengan jumlah besar yang dikucurkan pada setiap tahunnya tersebut nyaris tak seimbang dengan realisasinya. Mengapa Karena nyaris di setiap Dinas para oknum koruptor ‘berlomba-lomba dan asyik’ dengan perbuatannya. Mereka lebih doyan berotarika, rapat, perjalanan dinas ke luar daerah dan menyusun program serimonial demi untuk bersenang-senang dan memenuhi hawa nafsunya, ketimbang mendengar dan mencarikan solusi bagi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karenanya, maka wajar jika pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat sedikit terhambat dan terlambat, roda perekonomian tidak berjalan dengan baik, serta pertanian dan perkebunan, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit/Puskesmas buruk dan pendidikan tidak berkembang pesat, bila dibandingkan dengan daerah/kabupaten lain Ujar Sudriman Dewa

Oleh sebab itu , dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi serta upaya menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa, maka kami ALIANSI LSM KERAMAT telah melakukan Investigasi dan Monitoring terhadap sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa Satker di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hasilnya, secara keseluruhan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah terjadi penyimpangan dari RAB, mark-up dan korupsi. Di antara kegiatan yang dimaksud adalah :

Pertama, bahwa sejumlah kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat terindikasi Kuat telah terjadi Penyimpangan dari RAB dan tidak sesuai Spesifikasi bahkan di Mark-Up TA 2017-2019 , yang diantaranya : Pembangunan Pasar Sementara Pulung Kencana Tahap II senilai Rp 3.728.837.000 APBDP 2017 pelaksana PT. CIPTA PRIMA KONTRINDO, Pembangunan Pasar Pulung Kencana senilai Rp 77.019.999.998,92 SMI 2018 pelaksana PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero, Peningkatan Jalan Mulya Asri - Pasar Tempel senilai Rp 18.962.036.000 SMI 2018 pelaksana PT. MULIA PUTRA PERTAMA, Peningkatan Jalan Kagungan Ratu - Simpang Karta senilai Rp 17.593.065.000 SMI 2018 pelaksana PT. CEMPAKA MAS SEJATI, Peningkatan Jalan Simpang Panaragan - Kagungan Ratu senilai Rp 12.129.300.000 SMI 2018 pelaksana PT. REKSA JAYA INDAH, Management Konstruksi Pelebaran Ruas Jalan (SMI) senilai Rp 844.146.000 SMI 2018 pelaksana PT. Akbar Jaya Konsultan, Management Konstruksi Pembangunan Pasar Pulung Kencana (SMI) senilai Rp 1.950.000.000 SMI 2018 pelaksana PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA, Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Tahap II senilai Rp 9.928.800.000 2018 pelaksana TRI KARYA ABADI PT, Landclearing Lokasi Rusun senilai Rp 497.471.000 2018 pelaksana CV TIGA BINTANG JAYA, Peningkatan Jalan Pagar Jaya-Mekar Sari Jaya Senilai Rp 4.505.400.000 Pelaksana CV. Airlangga, Pembangunan tahap II Rumah Jabatan Sekertaris Daerah TA 2018 Senilai Rp 2.511.595.369.Pelaksana PT. Haberka Mitra Persada, Pembangunan tahap II Rumah Jabatan Sekertaris Daerah TA 2019 Senilai Rp 3.968.227.318 Pelaksana PT. Haberka Mitra Persada serta Kegiatan Swakelola Perawatan Rutin yaitu Pengadaan Bahan / Material V senilai Rp 588.410.000 pelaksana Tirma Jaya Konstruksi, Pengadaan Bahan / Material VI senilai Rp 455.980.000 pelaksana CV. BUMI SRAYA, Pengadaan Bahan / Material VIII senilai Rp 322.691.000 pelaksana CV. BERLIAN HASAN, Pengadaan Bahan / Material IX senilai Rp 396.311.000 pelaksana DIMAS VARESA JAYA, Pengadaan Bahan / Material XI senilai Rp 303.442.000 pelaksana CV TIGA BINTANG JAYA, Pengadaan Bahan / Material XIII senilai Rp 477.130.000 pelaksana CV. PAWAKA, Pengadaan Bahan / Material XIV senilai Rp 480.272.000 pelaksana CV. DUTA, Pengadaan Bahan / Material XV senilai Rp 424.750.000 pelaksana GHAZI 1453, Pengadaan Bahan / Material XVI senilai Rp 360.443.000 pelaksana CV. Dadi Artha Guna, Pengadaan Bahan / Material XVII senilai Rp 239.207.463 APBDP pelaksana GHAZI 1453, Pengadaan Bahan / Material XVIII senilai Rp 404.594.657 APBDP pelaksana CV. BERLIAN HASAN, Pengadaan Bahan / Material XIX senilai Rp 490.804.413 APBDP pelaksana CV. PAWAKA JAYA, Pengadaan Bahan / Material XX senilai Rp 520.948.802 APBDP pelaksana CV TIGA BINTANG JAYA, Pengadaan Bahan / Material XXI senilai Rp 647.249.075 APBDP pelaksana CV. BUMI SRAYA, Pengadaan Bahan / Material XXII senilai Rp 338.906.348 APBDP pelaksana CV TIGA BINTANG JAYA, Pengadaan Bahan / Material XXIV senilai Rp 273.644.976 APBDP pelaksana CV. DUTA, Pengadaan Bahan / Material XXV senilai Rp 280.325.430 APBDP pelaksana CV. Dadi Artha Guna, Pengadaan Bahan / Material XXVI senilai Rp 571.219.660 APBDP pelaksana Tirma Jaya Konstruksi, dan Pengadaan Bahan / Material XXXII senilai Rp 274.459.020 APBDP pelaksana CV. NINO'S BERSAUDARA

Kedua, bahwa begitupun dengan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak luput dari adanya penyimpangan, mark-up dan korupsi. Dugaan Penyimpangan Di Dinas Pendidkan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Mengelola serta meleksanakan Kegiatan-kegiatan seluruh proyek-proyek serta kebijakan pada Tahun Anggaran 2017/2018 Dana Dana DAK senilai Rp 10.998 Milyar yang di peruntukan 36 sekolah mendapatkan kucuran dana pusat tersebut, terdiri 12 sekolah dasar (SD) dan 24 sekolah menengah pertama (SMP). Untuk Tahun 2019 sebesar Rp,18,800, 000,000 yang di Peruntukan 60 Sekolah 34 Bidang pendidikan SD, 26 Bidang SMP dan Kegiatan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD dana DAK 2018 Senilai 2 Milyar dengan Pemenang CV Bukit Mas Mulia (BMM) dengan penawaran Rp 1.975.072.000 Diduga Kuat dari 17 Perusahaan Yang mendaftar Secara jelas proses lelang Hanya Formalitas yang memasukan penawaran hanya tiga Perusahaan dengan di menangkan dengan nilai Penawaran tertinggi terlebih parah Lagi Penerima Buku dari 40 Sekolah yang di terima Tidak sesuai Jumlahnya adanya dugaan Pengurangan Volume dari Pihak Ketiga mengenai Jumlah Buku agar mendapat Keuntungan yang lebih Besar.

Dugaan Adanya Penyaluran dana DAK dimana syarat Pengkondisian terkait Beberapa Rehab dan Bangunan RKB adanya dugaan Pengkondisian Pembelian Rangka Baja yang di Arahkan Bahkan adanya Pemotongan sebesar 20 % Dana DAK sehingga Kegiatan tersebut banyak di sekolah sekolah yang tidak sesuai Bestek. Di duga dana Pemotongan 20 % untuk Oerasional sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah untuk Pemenangan salah satu calon tertentu, yaitu Bapak BUPATI, Dugaan Kuat juga terlah terjadi pembagian uang dengan Dalih Pengamanan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 atas nama Keamanan melalui salah satu staf honorer berinisial AG atas perintah bendahara dinas pendidikan kabupaten tulang bawang barat berinisial BD.

Ketiga, adanya dugaan Kuat Penyimpangan anggaran di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Tulang Bawang Barat terkait Dana DAK Senilai Rp 4,186 Milyar Untuk Pembangunan 5 Sumur Bor, 5 Jalan Usaha Tani, 5 Embung, dan 7 Pintu Bagi Air dan dugaaanya Korupsi Anggran Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Argo Wisata dari tahun ke Tahun menghabiskan anggaran Milyaran Rupiah yang hasilnya di nikmati oleh Para Pejabat Tulang Bawang Barat

Keempat, Pada Kegiatan Pengadaan Mobil 2014-2105 yang di duga Kuat Bermasalah Pengadaan Untuk Mobil Pemerintah yang di Belikan tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Jenis Monil Jeep Wrangler Rubbicon yang pada Waktu Itu Daerah Tulang Bawang Barat sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan di anggarkan Milyaran Rupiah yang sampai saat ini Keberadaanya Tidak Jelas Mobil tersebut, di duga Mobi ltersebut sangat mencolok dan di pergunakan Untuk kepentingan Pribadi Petinggi Pemerintah Daerah Tubaba. Adanya Dugaan Penggelapan Aset Pemerintah yang sampai sekarang Tidak Nampak di Publik kendaraan tersebut. Pekerjaan Yang di laksanakan Oleh Perusahaan yang beralamatkan di Palembang PT TOPCARS INDONESIA denga Penawaran Rp Rp 1.185.000.000. dugaan kuat juga terjadi pada bagian Umum Pemkab Tubabar ± Rp Rp.150.000.000 Mark-up pembelian ikan tidak sesuai dengan perealisasiannya, yang mengarah kepada kerugian anggaran keuangan negara danaya dugaan Markup Pembelian Ikan Arwana Pluhan Juta

Kelima, Transfransikan, Audit dan Usut tuntas anggaran dana di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTS) yang terIndikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait perizinan 59 bangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai miliaran rupiah yang di duga Kuat Beberapa BTS tidak memiliki Izin

Keenam, usut tuntas, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang Yang diduga dugaan Kuat Bantuan Benih dari kemetrian Perikanan Untuk kelompok Masyarakat dan Usaha di duga Kuat Benih di perjual belikan dan adanya benih di Tebar di Kolam Pejebat Tulang Bawang Barat

Oleh karena itu, dalam rangka menyikapi dan mengkritisi hal-hal tersebut, maka kami dari Elemen Masyarakat Lampung yang tergabung dalam KERAMAT mengutuk segala bentuk penyimpangan, mark-up dan korupsi yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat , serta dengan tegas menyatakan sikap dan tuntutan Sebagai Berikut Meminta kepada Aparat Penegak Hukum (KAJATI dan POLDA Lampung dan Komisi Pemberntas Korupsi ) agar bersikap tegas dan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum- oknum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Barat serta Mendesak Pihak BPKP dan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung untuk segera melakukan Audit secara benar, serta melakukan Investigasi Atas Kerugian Negara pada sejumlah pelaksanaan kegiatan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.Sudriman Dewa Ketika diwancarai Wartwan Sigerindo com dilapangan Mengatakan Masyarakat Tulang Bawang Barat untuk tetap terus memperkuat fungsi dan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung agar tidak terjadi penyimpangan, mark-up dan korupsi terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kita cintai ini , memantau terhadap segala proses hukum yang telah dan akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait Ujar Sudirman Dewa Korlap LSM Kermat Provinsi Lampung,hinga berita ini diturnkan kadis PUPR Tulang Bawang Barat belum berhasil di konfirmasi  (Tam)
BERITA TERBARU