Pemerintah Yang Kerakyatan Dan Bersih Dari Korupsi
 |
| Korupsi Ilustra |
Kita juga tidak harus curiga terhadap penyaluran Beras Raskin, karena tidak satupun petugas dari Bulog Kepala Dusun yang akan memotongnya dikarenakan para pejabat Eksekutif dan para wakil rakyat akan merancang APBD dan APBN untuk kegiatan rutin para peyelenggara Negara dan berpihak demi kepentingan Rakyat.
Masyarakat miskin tidak mungkin kelaparan karena sebagian besar dana untuk berpihak kepada Rakyat. Kiat KPK dalam memburu para Koruptor sangat tepat, akan tetapi permasalahan korupsi di negeri ini baru berjalan sebatas jalan di tempat.
Kasus korupsi yang melibatkan kelas kakap tak pernah tersentuh hanya sebatas tajam kebawah tumpul keatas, sekian puluh tahun lamanya KPK bercokol di bumi persada Indonesia masih ada tebang dipilih cara pembrantasanya.
Kalau memang dalam hal ini keseriusan bekerja pihak Aparat Penegak Hukum demi kepentingan rakyat kecil bukan kepentingan sejenak sudah pasti pembrantasan korupsi tidak merajalela dan menyebabkan kesengsaraan.
Ironisnya negeri ini dampak korupsi yang begitu merebak menjalar akibat di sana sini tanpa poles-polesan uang pelicin tak terselesaikan begitu pula sudah tidak bisa di pungkiri nyata adanya seseorang ingin naik jabatan, masuk angkatan, mengurus masalah semuanya harus mengeluarkan kocek (uang).
Sejak KPK berdiri walaupun hanya sekian persen pengusutan tentang korupsi walaupun masih berbentuk secara nyata dan implisit, kitapun harus berbangga hati.
Di negeri ini bilamana ada sosok tubuh seorang pejabat Negara yang mau bertindak jujur mengatakan yang hak adalah hak yang Bhatil adalah Bhatil diapun tak akan lama menduduki jabatan serta merta di pangkas bilamana perlu dimutasikan dan diberhentikan secara mendadak dan mengejutkan. Etika moral bangsa ini sungguh keji dan kejam.
Terjadinya kesenjangan social akibat dari membiasnya dan menumpuknya kasus-kasus korupsi yang tak tertangani secara tuntas dan transparan. Indonesia membutuhkan seorang figur Pemimpin yang mau peduli terhadap rakyat kecil serta memperhatikan akan keprihatinan derita sengsara rakyat.
Sulit mencari lapangan kerja, tak bisa meneruskan sekolah, susah bila mana sakit, berobat kerumah sakit sehingga terjadilah peristiwa dimana-mana timbul kejahatan, kriminalitas, baik dari tingkat elit sampai papan bawah.
Tujuh puluh satu tahun Indonesia merdeka sudah saling silih berganti pemimpin Kepala Negara baru kali ini Presiden Jokowidodo sekilas pintas kerja keras mau memperhatikan gejolak yang terjadi.
Kesemuanya ini bilamana kita sebagai komponen bangsa mau berbuat dengan serius dan benar-benar tanpa pamrih demi kepentingan bangsa dan Negara pastilah korupsi terselesaikan ini semua tergantung pada diri indifidu masing-masing memperhatikan keutuhan NKRI.
Untuk menyatukan visi misi terhindar gejolak-gejolak yang tidak dikehendaki bersama haruslah duduk saling bekerjasama antara Ulama dan Umaro, sesuai Kabinet yang di emban berjudul (Kabinet kerja).
Berarti selogan Kabinet Kerja adalah fungsinya di picu untuk bekerja keras sesuai tu Foksi masing-masing.
Sejak digulirkannya selama 17 tahun Reformasi telah terjadi kebeasan mengemukakan pendapat. Tak di belenggu, tak di bungkam, semuanya itu demi masukkan dan kritikan perbaikan konstitusi.
Akan tetapi banyak sekali contoh prilaku yang kebablasan menabrak rambu-rambu hukum dan perundang-undangan, akibat sering kalinya UUD 1945 dan Pancasila di amandemen oleh pihak Legislatif di Gedung Bundar Senayan. Banyak sekali pangkas memangkas perundang-undangan sesuatu masalah menimbulkan gejolak yang pada akhirnya pihak Pemerintah kalang kabut serta sulit memperbaikinya akibat kesemerautan yang terjadi.
Pada hal negeri ini merdeka atas tetesan air mata dan darah para pejuang. Manakalah hal ini terus-menerus tanpa implementasi lama kelamaan akan timbul gejolak, justru itu untuk mengambil keputusan Pemerintah harus tegas bertindak.
Bila mana perlu yang berbuat anarkis, teroris, narkoba, korupsi dan lain sebagainya harus di tindak tegas bila mana perlu di tembak mati seperti Negara RRC atau Cina. Bilamana mau keadaan Negara ini terbebas dari korupsi tanpa kompromi dan memilah-milah masalah pembantu Presiden harus jeli terhadap gejolak yang terjadi.(KRTL/ Kemas)
