Paska Rajiun Mundur, Ahmad Lamani Diminta Rapikan Aset Daerah

Sigerindo Laworo  - Paska L.M Rajiun Tumada resmi mengundurkan diri dari jabatan Bupati Muna Barat (Mubar), seluruh aset daerah selama ia (Rajiun Tumada) memimpin Mubar harus diinvetarisir atau dirapikan kembali untuk dipertanggungjawabkan. Menilai aset daerah sepeninggalan mantan calon bupati Muna tersebut harus dipertanggungjawabkan penggunaaanya kepada negara. Hal tersebut diutarakan Ketua Jaringan Kemandirian Nasional Sulawesi Tenggara (Jaman Sultra), Sahrul.

"Ya, tugas pak Ahmad Lamani sebagai Pelaksana tugas Bupati Mubar tentunya dapat menginvetarisir atau merapikan aset selama Rajiun menjadi Bupati Muna Barat. Dan itu harus dipertanggungjawabkan," kata Sahrul, Sabtu, 18 Desember 2020.

Aset daerah yang dimkasud lanjut Sahrul, di antaranya Rumah Jabatan (Rujab) Bupati, Kendaraan Dinas (Randis), Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP). Semua aset yang dimaksud kata dia, tidak boleh lagi dipergunakan oleh mantan Bupati. Alasannya penggunaan aset daerah harus berkaitan dengan tugas ke dinasan atau tugas pemerintahan di daerah.

"Selain untuk merapikan aset pada pemerintahan Rajiun, tentu semua aset yang saya maksud harus di gunakan oleh Ahmad Lamani sebagai bupati pelaksana, khususnya rumah jabatan, kendaraan dinas dan Satpol PP," ujar mantan aktivis Makassar ini.

Dengan begitu kata dia, pengelolaan serta penggunaan aset berada pada pihak yang koponten sebagaimana telah di atur dalam undang-undang. Selain itu, untuk memberitahu publik bahwa aset daerah tidak dibolehkan digunakan oleh orang tanpa ikatan dinas atau yang bukan bupati lagi. Sahrul menegaskan, segala sesuatu yang berkaiatan dengan kebijakan, pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi tugas Ahmad Lamani.

"Jujur saja ya, publik hari ini sebetulnya bingung siapa sebenarnya bupati Muna Barat. Jadi saya minta kepada Pak Ahmad Lamani untuk tidak menjadi bupati boneka. Pak Ahmad Lamani harus mengurus rakyat dan daerah dan melanjutkan visi misi serta janji-janji politik mantan bupati untuk kemajuan daerah dan kesejateraan masyarakat Muna Barat," tegas pria asli Lagadi ini.

Publik saat ini terus mengamati Ahmad Lamani sebagai bupati pelaksana Muna Barat perihal pelaksaan tugas dan wewenangnya. Sejauh ini kata Sahrul, Ahmad Lamani belum menunjukan kinerja sebagaimana layaknya seorang bupati. Alasannya segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan di duga masih di intervensi oleh mantan Bupati. Jika hal ini terus menerus terjadi maka menjadi presenden buruk bagi pelaksanaan pemerintaha daerah Muna Barat.

"Kami minta Pak Ahmad Lamani untuk menunjukan kepada publik bahawa dirinya seorang bupati, seorang yang punya kekuasaan untuk kepentingan rakyat," tutup Sahrul (Edi Fiat)