Sebut Massa Aksi Terima Dana Koordinasi, Humas PT Kurnia Mining Resource Bakal Dipolisikan
Sigerindo KOLUT - Sejumlah Aliansi ada di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) yakni, Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Syarif, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ismu Saad, Pergerakan Pemuda Mahasiswa Kolaka Raya (PPM-Kolaka Raya), Nur Alim, Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Aswar Anas, Poros Kode Oha-Tiwu Porhati, Muhamad Yunus, yang tergabung dalam Gerakan Akhir Tahun (GERAH) menggelar aksi demonstrasi 2 (dua) hari berturut-turut guna mendesak DPRD Kolaka Utara (Kolut) untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian sementara terhadap aktivitas PT. Kurnia Mining Resource (KMR).
Hal ini disampaikan Jendral Lapangan (Jenlap) GERAH, Syarif kepada media ini. Rabu 6 Januari 2020
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di Aula DPRD Kolaka Utara tersebut, turut dihadiri Perwakilan dari pihak Manajemen PT. KMR yang diutus perusahaan berdasarkan nota tugas yang diberikan untuk menghadiri RDP dengan Aliansi mahasiswa Gerakan Akhir Tahun.
Menurut Syarif selaku Jendral Lapangan aksi mengatakan, aksi ini merupakan aksi rahmatanlilalamin karena didasari oleh kesadaran bahwa memanfaatkan sumber daya alam itu mempunyai kaidah-kaidah yang jelas atau harus sesuai dengan Good Mining Practice, agar pemanfaatan sumber daya alam dapat maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar tambang khususnya bangsa dan negara. Maka itu kami meminta pertanggung jawaban dari Pihak PT. KMR yang telah memperkosa bumi Patampanua karena ulahnya pula kami menuntut agar angkat kaki dan menghentikan aktifitas Pertambangannya.
Hal senada juga disampaikan oleh Nur Alim yang menyikapi pernyataan Humas PT KMR yang menuding massa aksi yang hadir di RDP telah menerima Dana koordinasi dari perusahaan.
"Kami sangat menyayangkan Humas PT KMR menuding kami telah menerima dana koordinasi dari Perusahaan. Jelas apa yang di sampaikan oleh Ahyar selaku Humas PT KMR ini mencederai konsistensi gerakan teman-teman hari ini. Jelas ini suatu kebodohan yang diucapkan oleh Ahyar. Kenapa ada Dana koordinasi dikeluarkan oleh pihak perusahaan ketika mereka Legal," ungkap Alim.
Bahkan sebelum kami turun aksi lanjut Alim, ada oknum yang mengaku dari pihak PT KMR menawarkan kami negosiasi 1 juta per Tongkang jika kami redam gerakan ini. Akan tetapi dengan tegas kami menolak.
"Kami diajak oleh oknum PT KMR. Kami di imik-imik dengan harga budget 1 juta per Tongkangnya. Namun kami tolak mentah - mentah ajakan oknum tersebut. Sebab gerakan kami ini lahir dari hati nurani untuk memperbaiki sistem aktivitas pertambangan di daerah kami ini," terang Nur Alim.
Pernyataan senada dengan salah satu perwakilan PORHATI, Muhammad Yunus. Ia menegaskan akan memperoses sampai ke penegak hukum terkait pernyataan Ahyar selaku Humas KMR.
"Pernyataan Ahyar ini tidak bisa lagi kami toleransi. Ia mengatakan ada beberapa orang yang suda diberi uang koordinasi," ujarnya.
"Maka dengan hal ini tegas Aliansi Gerakan Akhir Tahun akan melaporkan dan menuntut pernyataan Ahyar dipertanggung jawabkan,' lanjut tegas Yunus sapaan akrabnya.
Ditempat terpisah Humas PT KMR Ahyar saat di konfirmasi, Jumat 8 Januari 2021 soal Dana Koordinasi untuk massa aksi, pihaknya irit bicara.
"Nanti ya. Nanti kita lanjutkan di RDP Senin depan ok. Ini lagi menyetir pak," ujarnya.
Laporan: Edi Fiat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di Aula DPRD Kolaka Utara tersebut, turut dihadiri Perwakilan dari pihak Manajemen PT. KMR yang diutus perusahaan berdasarkan nota tugas yang diberikan untuk menghadiri RDP dengan Aliansi mahasiswa Gerakan Akhir Tahun.
Menurut Syarif selaku Jendral Lapangan aksi mengatakan, aksi ini merupakan aksi rahmatanlilalamin karena didasari oleh kesadaran bahwa memanfaatkan sumber daya alam itu mempunyai kaidah-kaidah yang jelas atau harus sesuai dengan Good Mining Practice, agar pemanfaatan sumber daya alam dapat maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar tambang khususnya bangsa dan negara. Maka itu kami meminta pertanggung jawaban dari Pihak PT. KMR yang telah memperkosa bumi Patampanua karena ulahnya pula kami menuntut agar angkat kaki dan menghentikan aktifitas Pertambangannya.
Hal senada juga disampaikan oleh Nur Alim yang menyikapi pernyataan Humas PT KMR yang menuding massa aksi yang hadir di RDP telah menerima Dana koordinasi dari perusahaan.
"Kami sangat menyayangkan Humas PT KMR menuding kami telah menerima dana koordinasi dari Perusahaan. Jelas apa yang di sampaikan oleh Ahyar selaku Humas PT KMR ini mencederai konsistensi gerakan teman-teman hari ini. Jelas ini suatu kebodohan yang diucapkan oleh Ahyar. Kenapa ada Dana koordinasi dikeluarkan oleh pihak perusahaan ketika mereka Legal," ungkap Alim.
Bahkan sebelum kami turun aksi lanjut Alim, ada oknum yang mengaku dari pihak PT KMR menawarkan kami negosiasi 1 juta per Tongkang jika kami redam gerakan ini. Akan tetapi dengan tegas kami menolak.
"Kami diajak oleh oknum PT KMR. Kami di imik-imik dengan harga budget 1 juta per Tongkangnya. Namun kami tolak mentah - mentah ajakan oknum tersebut. Sebab gerakan kami ini lahir dari hati nurani untuk memperbaiki sistem aktivitas pertambangan di daerah kami ini," terang Nur Alim.
Pernyataan senada dengan salah satu perwakilan PORHATI, Muhammad Yunus. Ia menegaskan akan memperoses sampai ke penegak hukum terkait pernyataan Ahyar selaku Humas KMR.
"Pernyataan Ahyar ini tidak bisa lagi kami toleransi. Ia mengatakan ada beberapa orang yang suda diberi uang koordinasi," ujarnya.
"Maka dengan hal ini tegas Aliansi Gerakan Akhir Tahun akan melaporkan dan menuntut pernyataan Ahyar dipertanggung jawabkan,' lanjut tegas Yunus sapaan akrabnya.
Ditempat terpisah Humas PT KMR Ahyar saat di konfirmasi, Jumat 8 Januari 2021 soal Dana Koordinasi untuk massa aksi, pihaknya irit bicara.
"Nanti ya. Nanti kita lanjutkan di RDP Senin depan ok. Ini lagi menyetir pak," ujarnya.
Laporan: Edi Fiat.
