Pekan Depan, Pelantikan Bupati Terpilih Labuhanbatu Masih Menunggu Keputusan MK
Nah, terkait hal ini seyogyanya harus diangkat pelaksana Bupati hingga pelantikan bupati selanjutnya. Namun, hal itu masih tergantung dari hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI pasca adanya gugatan paslon terkait putusan KPU Pilkada Desember tahun 2020
Pada Pilkada Desember 2020 lalu, Paslon petahana, H Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar, meraih suara terbanyak dari lima Paslon yang ikut bertarung. Logikanya, tidak ada pengangkatan pelaksana Bupati dikare
Namun, hal itu terpaksa ditunda setelah Paslon H Erik Adtrada Ritonga-Hj Ellya Rosa Siregar, melayangkan gugatan atas penetapan KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Terkait ada tidaknya Pelaksana Bupati Labuhanbatu, maka menunggu apa hasil keputusan MK.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Labuhanbatu, Rajid Yuliawan, Kamis (11/02/21) siang menjelaskan, jika melihat masa bakti, maka H Andi Suhaimi Dalimunthe Rabu (17/02/21) ini berakhir masa tugasnya.
Senin (15/02/21) mendatang, MK RI akan mengeluarkan putusan berkaitan dengan apakah Kabupaten Labuhanbatu perkaranya dilanjutkan atau tidak persidangannya.
Jika ditolak, maka KPU akan segera melanjutkan tahapan berkaitan dengan jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati baru. Jika diterima, memungkinkan akan adanya pelaksana Bupati Labuhanbatu hingga MK RI mengeluarkan putusannya sebagai acuan KPU menindaklanjutinya. "Jika permohonan ditolak MK, maka dilanjutkan ke tahapan pelantikan yang akan ditangani KPU prosesnya. Kalau diterima, maka kemungkinan diangkat pelaksana Bupati. Informasi kita dapat, tanggal 15 Februari putusan MK itu," ujar Rajid.
Sementara, Ketua KPU Labuhanbatu, Wahyudi menjelaskan, informasi dirangkum, pada Selasa (16/2) mendatang MK akan mengeluarkan putusan tentang apakah gugatan yang dimohonkan dilanjutkan persidangannya atau tidak.
Kalau misalkan permohonan gugatan itu ditolak MK, pihaknya dalam jangka waktu lima hari ke depan setelah putusan MK, akan melakukan penetapan pemenang Pilkada Desember 2020 serta menyerahkan penetapan itu kesemua jenjang yang diatur.
Mereka selaku penyelenggara Pilkada tahun 2020 lalu, akan tetap mematuhi putusan lembaga hukum yang ditetapkan. "Kita tetap siap, apapun putusannya. Jika ditolak, kita teruskan tahapan, kalaupun diterima ya berlanjut sidangnya hingga menunggu putusan akhir MK," kata Rajid, mengakhiri
