Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting




T.Sukandi, Bupati Aceh Selatan Diminta Tidak Pangkas Anggaran TPP PNS.

Sigerindo Aceh Selatan - PNS harus diutamakan dari anggota dewan kata T.Sukandi mantan anggota dewan partai PDI-P ini menyoroti kinerja Dewan saat ini lebih banyak menguntungkan kepentingan pribadi ketimbang rakyat tegasnya.

Trias politika motesquieu tentang kekuasaan exekutif, legislatif & yudikatif bahwa, Negara berbentuk Republik (pasal 1 ayat 1 UUD 1945) pemahamannya secara harpiah bedasarkan kaedah tata bahasa Indonesia yang baik bahwa negara ini dibentuk atas kepentingan orang banyak

Pengejawantahannya secara demokrasi adalah Bupati Aceh Selatan dipilih berdasarkan suara terbanyak dan anggota DPRK Aceh selatan dipilih berdasarkan suara terbanyak di masing2 dapilnya maka semesti & sepantasnyalah mereka itu berpihak atas kepentingan orang banyak

Lebih khusus lagi sepantasnya keberadaan wakil rakyat itu pada saat covid 19 ini mereka bisa menghidup - hidupi rakyat bukan mencari tambahan tunjangan hidup dengan berbagai dalih akal bulus mereka memangkas anggaran untuk memenuhi nafsu keserakahan mereka ucap T.Sukandi, di kantor Bupati setempat selasa (4/5/2021)

Katanya, Bupati punya kekuatan penuh dan sama dengan 30 orang anggota dewan yang sama-sama dipilih oleh rakyat

Maka dari itu legislatif harus memikirkan nasib orang banyak bukan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan ujar T.Sukandi

Bila diukur bedasarkan hukum tata negara Bupati Aceh Selatan (kepala eksekutif) kekuatan sama dgn 30 orang aggota DPRK Aceh Selatan (legislatif) bila Bupati didukung oleh partai PNA sebagai praksi terbesar berpihak pada kepentingan orang banyak maka tidak mungkin uang TPP (tambahan penghasilan pegawai)

Jika praksi partai PNA itu juga terlibat menyetujui pangkas anggaran TPP yang inkrut anggaran TC, TBK dan lainya maka layak disebut dengan kata serakah karna tidak berpihak pada orang banyak.

Dengan demikian nasib Pegawai Negri Sipil Aceh Selatan akan terabaikan maka sama dengan Bupati sudah menyimpan bom waktu yaitu bara dalam sekam pada saatnya nanti bom itu akan meledak & api itu akan menyala & membakar lumbung suara demokrasi dalam pilkada tutur T.Sukandi.

Ternyata WTP hanya kita jadikan topeng belaka utk menutup pengelolaan keuangan daerah kita yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak artinya pengelolaan keuangan kita cukup transparan (dapat dilihat dapat dibaca & dapat didengar) akan tetapi tidak Akuntabel ( tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum positif yg sifatnya edukatif & konstruktif)

Gaji Bupati Aceh Selatan berkisar 7 juta rupiah maka lanjut T.Sukandi dengan demikian gaji DPRK juga diusulkan sama dengan gaji Bupati 7 juta rupiah juga tapi kenyataan DPRK Aceh Selatan kalau tidak salah gajinya lebih kurang 16 juta rupiah (mohon dikroscek).

Nafsu serakah anggota DPRK Aceh Selatan telah menutup pikiran waras mereka serta mereka sudah kehilangan empati & hati nurani pungkas T.Sukandi

Pasalnya Bupati Tgk Amran dinilai lebih memilih mempertahankan SPPD Dewan ketimbang TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) untuk 6 ribu lebih PNS di Kabupaten Aceh Selatan

Seharusnya Bupati Aceh Selatan Tgk Amran tidak memihak kepada Anggota Dewan saja tetapi juga harus mempertimbangkan nasib 7 ribu lebih PNS di wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang bekerja untuk pemerintah daerah selama ini

Jika ini jadi dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran akan berdampak.pada kinerja PNS di lingkungan Pemkab setempat menurun, pasalnya tidak ada satupun PNS di Kabupaten penghasil pala itu yang tidak mengambil kredit di Bank ujar T.Sukandi

Intinya para PNS lingkungan Pemkab Aceh Selatan telah berhutang kepada Bank dan mereka sangat berharap kepada Pimpinan Daerah agar anggaran untuk TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) jangan sampai dipotong atau tidak dibayarkan lagi

Dan kabarnya Pemkab Aceh Selatan akan memberlakukan penghentian pembayaran anggaran TPP (tambahan penghasilan pegawai) itu pada bulan Juni tahun ini, bila ini dipaksakan juga oleh Pimpinan Daerah akan berdampak riskan pada kinerja PNS karena tidak ada lagi yang diharapkan dari Pemkab sebagai jasa tambahan, otomatis para PNS akan banyak.bekerja di luar ketimbang di kantor demi mempertahankan kehidupan mereka sehari-hari

Harapan mereka hanya kebijakan Pimpinan Daerah Aceh Selatan agar anggaran TPP (tambahan penghasilan pegawai) seperti TC, TBK tidak dipotong untuk menutup repocusing dan lebih anggaran proyek fisik dan SPPD Dewan saja yang di pangkas untuk menyelamatkan 7 ribuan PNS dilingkungan Pemkab Aceh Selatan

Demi keadilan sebaiknya Bupati Tgk Amran dapat meninjau kembali kebijakan yang akan diterapkan pada bulan Juni yang akan datang lebih baik selamatkan 7 ribu PNS dari pada 30 Anggota Dewan dengan anggaran SPPD mencapai 5 milyar yang kabarnya tidak dipangkas anggaranya untuk menutup repocusing

Hingga berita ini ditayangkan media ini belum bisa mengkonfirmasi Bupati Aceh Selatan Tgk Amran dikarenakan sang orang nomor satu di Kabupaten berpenghasil pala.terbanyak di Sumatera itu sedang berdinas di luar kota (Yunardi M.IS)
BERITA TERBARU