Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aktivis Tuntut Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Jambi Terkait Skandal Proyek

Sigerindo, Jambi - Polemik adanya dugaan kongkalikong pada Pembangunan Komplek Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menjadi topik hangat para Aktivis, dan minta inspektorat Provinsi jambi turun gunung guna melakukan kontrol khusus akan ragam kompleks permasalahan saat ini tengah menggurita pada instansi yang menaungi Pendidikan di Provinsi Jambi tersebut, dan mendatangi Instansi Pemerintah yakni, Inspektorat Provinsi Jambi hari ini 17/6/21.

Dian saputra, Aktivis Provinsi Jambi, sumber terpercaya media ini menerangkan terkait persoalan yang tengah terjadi di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi saat ini mengatakan, "Dimana kedatangan kami di Inspektorat hari ini merupakan bentuk kehawatiran kami terhadap permasalahan yang berdampak lansung bagi peserta didik dan penyelengara Pendidikan di Provinsi Jambi, terutama dugaan pemotongan gaji Honorer yang terkesan sangat menciderai Hak Asasi Para Honorer Dalam wilayah kerja Dinas pendidikan provinsi jambi tersebut," bebernya.

"Begitu juga terkait dugaan Pemonopolian proyek yang dilakukan oknum pejabat berinisial DW yang sempat heboh di media sosial dalam minggu - Minggu ini," tambahnya lagi.

Hal senada juga dikatakan Zainal Gondrong terkait hal serupa, "Bahwa kejadian pembangunan Gapura SMA Titian Teras merupakan petunjuk awal bagi Inspektorat selaku auditor internal Pemerintah untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemonopolian proyek oleh oknum Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi tersebut, karena kejanggalannya sangat jelas dimana kegiatan pembangunan Gapura SMA Titian Teras tahun anggaran 2020 Tersebut sebenarnya adalah POS, namun tanpa disadari yang direalisasikan adalah gapura," ujarnya.

"Kemudian pembangunan dengan pagu Rp. 90 Juta tersebut diduga dikerjakan sebelum kontrak berlansung, hal janggal ini sangat berpotensi akan praktek Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) yang Terstruktur, Sistematis dan masiv, dan ada dugaan dilakukan secara berjamaah oleh oknum Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tersebut," katanya.

"Atas dasar tersebut diatas kami yang tergabung disini yang memegang teguh azas praduga tak bersalah meminta kepada pihak Inspektorat Provinsi Jambi untuk mengaudit administrasi dan pelaksanaan fisik dan hendaknya jadi sample inspektorat untuk mengaudit seluruh kegiatan / proyek yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, begitu juga dengan dugaan pemotongan gaji honorer yang sangat tidak manusiawi," terangnya.

Desi, Irban III yang menerima para aktivis tersebut mengatakan bahwa segala permasalahan ini untuk sementara akan kami tampung di karnakan Inspekturnya pak sanusi sedang Dinas luar jadi hal ini akan kita serahkan kepada bapak Inspektur nanti untuk dapat di tela'ah dan kita tindak lanjuti secara tupoksi kita," ujar Desi memungkasi pembicaraannya kepada media ini. (Tim)
BERITA TERBARU