Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting



Ketua Lira Laporkan PT MEP Ke Kejari Muba

Sigerindo.Musi Banyuasin - Akibat Berpotensi kehilangan Aset, LSM Lira Sumsel pinta Kejari Kabupaten Musi Banyuasin, usut tuntas dugaan penyimpanan kWh meter pascabayar milik PT. Muba Electrik Power (MEP), dengan membuat laporan resmi ke Kejari Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu, (27/10).

Dalam laporannya Ketua DPW LSM Lira Sumsel, Al Anshor, meminta kepada pihak kejari muba untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan penggelapan dan resiko kehilangan aset berupa KWH Meter pascabayar, milik PT. MEP yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja PT. MEP dengan Miota tahun 2020 lalu, terkait migrasi kWh meter pascabayar ke prabayar, diketahui setidaknya sebanyak 48.000 kWh/App yang dilakukan migrasi.

Anshor, menilai aset tersebut masih memiliki nilai ekonomis, "belum ada penghapusan terhadap aset tersebut, gak bisa juga langsung hapus aja, harus ada laporan jelas terhadap aset tersebut, dimana aset tersebut masih memiliki nilai ekonomis, kami juga sudah mencoba meminta klarifikasi terhadap Direksi PT. MEP dan tidak ada tanggapan" Ungkapnya.

Jika dilihat dari beberapa E-comercce aset tersebut masih bernilai berkisar Rp. 100.000 hingga paling tinggi Rp. 300.000, yang jika dikalikan harga terendah, yang berarti aset tersebut dapat bernilai 4,8 miliar.

Selain itu, Anshor juga meminta transparansi terkait anggaran yang ada di PT. MEP, "Kita mengapresiasi peran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka menyelamatkan salah satu BUMD, namun sayang kurangnya transparansi menyebabkan tidak bisa dikontrolnya perusahaan tersebut," jelasnya.

Anshor juga menambahkan, untuk APBD 2020 diketahui ada 1,5 miliar yang digelontorkan ke PT. MEP, "Penyertaan modal yang setiap tahunnya digelontorkan melalui Petro Muba seakan tidak ada hasil dengan status PT. MEP yang selalu merugi, ditambah lagi dugaan pelayanan yang sering mengecewakan masyarakat," tambahnya.

Peran penting dari pihak masyarakat dan aparatur penegak hukum (APH) terutama Kejari dalam rangka pencegahan korupsi sejak dini, dan meminimalisir kerugian negara menjadi hal penting untuk dilakukan.

Kejari Musi Banyuasin dalam Hal ini Kasi Intel Abunawas dikonfirmasi terkait dengan surat ini, untuk surat belum sampai di saya.

Sementara Pimpinan PT Mep Melalui Humas MEP Edi Kartikson ( titong) mengatakan
Meteran listrik pasca bayar sah milik PT MEP yg diperoleh dari membeli, Jumlah meteran yg diganti sedang dikumpul dan rekap secara bertahap

Untuk jumlah akhir nanti akan diketahui setelah rekapitulasi selesai, Boleh saja pihak tertentu membuat laporan sepanjang mereka punya kedudukan hukum dan data serta informasi yg valid. Tapi kalau ternyata data dan informasinya tdk benar yg merugikan , tentu PT MEP dapat menuntut pihak pelapor tersebut.(iwan)
BERITA TERBARU