LMPI Pertanyakan Lambannya Penanganan Laporan Masyarakat ke BPK RI Perwakilan Lampung
Dalam pengaduan tersebut LMPI Tulang Bawang juga bermohon agar BPK melakukan audit anggaran tahun 2021 di dinas tersebut
Demikian pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris LMPI Tulang Bawang Rudi Piliang kepada media ini, Minggu, (7/7/2025)
"Ini kritik untuk BPK yang kami anggap lamban, karena kami sudah sampaikan surat resmi ke kantor BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung pada tanggal 23 Januari 2025 lalu, sudah enam bulan namun laporan dan permohonan kami agar dilakukan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang terkait adanya dugaan anggaran fiktif tahun 2021 yang mencapai Rp 2 miliar sampai dengan sekarang ini belum ada penjelasan dari pihak BPK" jelas Rudi Piliang
Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Provinsi Lampung Alisa Hendra melalui Sekretaris LMPI Provinsi Lampung R.Budiyanto saat dimintai tanggapannya
mengatakan, Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sebagai upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara/daerah
"Terkait pengaduan LMPI Tulang Bawang, kalau oleh BPK laporan tersebut sudah dianggap memenuhi syarat maka BPK wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut selanjutnya menindak lanjutin hasil pemeriksaannya," ulasnya
Ditambahkan dia, BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara, memiliki peran penting dalam menindaklanjuti laporan masyarakat
Keterlambatan penanganan dapat menghambat proses pemeriksaan dan penyelesaian masalah yang dilaporkan
"Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang cepat dan transparan, termasuk dalam hal penanganan laporan. Jika memang terdapat keluhan terkait kecepatan penanganan laporan di BPK, hal ini perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan," tegasnya
Ketentuan sudah ada diatur pada Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 tahun 2017, Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
"Tapi kami yakin dan percaya BPK akan menangani sesuai dengan kewenangannya dan memberikan penjelasan terkait perkara tersebut kepada setiap aduan dari masyarakat, ini tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara menyelamatkan uang negara. Presiden Prabowo sangat serius untuk perkara-perkara korupsi" ungkapnya(*)
