Anggaran swakelola BPTD kelas II Lampung diduga Ajang korupsi
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi kinerja BPTD II Lampung
Ketua Umum L@pakk, Nova Hendra, mengatakan aksi dilakukan karena adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tahun 2024
"Kami menduga ada rekayasa laporan pertanggungjawaban kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara," kata Nova usai aksi, Rabu
Nova menjelaskan, dugaan penyimpangan itu mencakup laporan perjalanan dinas, perawatan mesin, hingga kegiatan sewa kendaraan
"Perjalanan dinas tidak jelas berapa orang yang berangkat, berapa lama, serta biaya penginapan dan transportasi. Bahkan ada laporan yang terindikasi fiktif," ujarnya
Ia juga menyoroti kegiatan swakelola yang seharusnya dilaksanakan secara transparan, namun justru dinilai bermasalah
"Termasuk sewa kendaraan yang perusahaan rentalnya tidak jelas, sementara sisa anggaran revisi dan biaya lembur hanya dinikmati kelompok tertentu," kata Nova
Selain itu, menurutnya, laporan pertanggungjawaban (SPJ dan LPJ) juga diduga direkayasa
"Kami meminta Kemenhub segera mengevaluasi bahkan mencopot Kepala BPTD II Lampung bila terbukti melakukan penyimpangan," ujarnya
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPTD II Lampung dan Kementerian Perhubungan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh L@pakk. (*)
