H. Bambang Imam Snatoso Wali Kota Metro dan Forkopimda ikuti Papripurna DPR dan MPR RI
Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berakar kuat pada sila ke-4 Pancasila. “Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan kepentingan bersama, membangun bangsa melalui permusyawaratan dan perwakilan yang berlandaskan hikmat kebijaksanaan,”terangnya
Puan juga menyoroti pentingnya investasi di bidang pendidikan, penguasaan teknologi, dan pembangunan karakter bangsa. Ia mengingatkan bahwa 49 persen penduduk Indonesia adalah perempuan, sehingga kontribusi mereka harus diperkuat, baik dalam hak asasi manusia maupun peran aktif membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan ketertinggalan
Dalam paparannya, Puan menyebut keterwakilan perempuan di parlemen baru mencapai 21,9 persen atau 127 anggota DPR, masih jauh dari target 30 persen. Ia mengibaratkan “suara perempuan sebagai simfoni yang membentuk harmoni bangsa” dan menekankan perlunya menjaga nilai-nilai budaya di tengah arus globalisasi
Sementara itu Ditempat yang sama Presiden RI, Prabowo Subianto dalam pidatonya mengingatkan kembali sejarah proklamasi 17 Agustus 1945 dan perjuangan lima tahun hingga kedaulatan Indonesia diakui pada tahun 1949. Presiden menegaskan bahwa cita-cita kemerdekaan adalah mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.
“Tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan, negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, negara kita diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta’ala sumber daya yang melimpah ruah, tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujarnya
Ia juga mengapresiasi transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahannya yang berlangsung lancar, sebagai bukti kematangan demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi khas Indonesia adalah demokrasi yang sejuk, mempersatukan, dan berlandaskan budaya gotong royong
Ia mengungkapkan bahwa pada awal 2025 pemerintah telah mengidentifikasi potensi penyelewengan dan mengamankan Rp300 triliun dari APBN, yang dialihkan dari anggaran rawan korupsi seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis, untuk program yang lebih produktif bagi rakyat
“Pada awal tahun 2025 ini kami telah menidentifikasi dan menyelamatkan uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan sebesar 300 triliun rupiah, diantaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar,anggaran alat tulis kantor yang begitu besar dan berbagi anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan,” ungkapnya.
Presiden menutup pidatonya dengan menegaskan tanggung jawabnya menegakkan hukum demi keselamatan bangsa, serta komitmen untuk mengatasi kebocoran kekayaan negara dalam skala besar demi terwujudnya Indonesia Emas atahun 2045 tukasnya (Rilis/Toni*)
