DPRD Kota Bandar Lampung Sepakati KUA-PPAS 2026, Fokus Pada Tingkatkan PAD Serta Pelayanan Publik

Sigerindo Bandar Lampung -- Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Kota Bandar Lampung bersama Pemerintah Kota resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Jumat 31/10/25

Hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati total pendapatan daerah sebesar Rp2,65 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,81 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp154,72 miliar

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung, Erwansyah, menjelaskan bahwa defisit tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp16 miliar serta pinjaman daerah sebesar Rp227,72 miliar, dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp89 miliar

Enam Fokus Pembangunan Jadi Dasar Penyusunan APBD 2026

Erwansyah memaparkan, arah kebijakan dan prioritas anggaran tahun 2026 difokuskan pada percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), pertumbuhan ekonomi inklusif, serta penguatan infrastruktur yang berkelanjutan

“Tema pembangunan tahun 2026 menitikberatkan pada peningkatan SDM, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, terdapat enam fokus utama pembangunan yang menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2026, yakni:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi.
2. Memacu perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan investasi dan ekonomi kerakyatan

3. Membangun infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pelayanan publik berbasis digital dan inovasi daerah.
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan sistem informasi daerah.
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal
DPRD Dorong Optimalisasi PAD dan Pengawasan Anggaran

Erwansyah menegaskan, DPRD dan Pemerintah Kota memiliki komitmen yang sama untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sektor pajak maupun retribusi.

“Pemasangan tapping box akan terus diperluas pada objek pajak seperti restoran, hotel, hiburan, parkir, dan air tanah. Selain itu, UPT pendapatan di setiap kecamatan akan diperkuat agar pelayanan pajak lebih efisien dan akurat,” jelasnya
Ia menambahkan, DPRD akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar anggaran yang telah disepakati benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat

“APBD bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan publik dan mendorong kemajuan kota secara merata ujarnya (*)