Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting


Anggota DPRK Abdya Paparkan Hasil Laporan Masyarakat Direses III

Aceh Barat Daya- Rahmat Irfan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), atau P3 mewakili rekan anggota Dewan, daerah pemilihan(Dapil) I,II dan III memaparkan hasil reses ke III,pimpinan dan anggota DPRK Abdya tahun 2025. Yang berlangsung digedung Dewan Setempat, kamis 6/11/2025

Diketahui, kegiatan reses di pusatkan di seluruh kecamatan dalam kabupaten Abdya yang dihadiri oleh perangkat gampong, tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan, emak - emak serta lainnya

"Dengan kegiatan reses ini dapat memunculkan korelasi dan sinergi antara aspirasi nyata yang berkembang ditengah masyarakat dengan program-program pembangunan yang telah dan yang akan ditetapkan pemerintah kabupaten Abdya sehingga lahir sinkronisasi antara kebutuhan riil masyarakat dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah kabupaten Abdya." Katanya

Oleh karena itu, berbagai aspirasi dan hasil reses tersebut perlu mendapatkan perhatian serius serta dijadikan sebagai bahan rujukan serta pertimbangan untuk menyusun program pemerintah kabupaten Abdya tahun anggaran 2027

"Kegiatan reses yang telah dilaksanakan selama 6 (enam) hari telah berlangsung dengan lancar, adapun hasil dari kunjungan ke lapangan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat (konstituen) secara umum dapat dilaporkan sebagai berikut" tambahnya

Irfan menyebutkan, terkait bidang pemerintahan. Yang pertama demi percepatan pembangunan gampong, maka sangat dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan gampong serta sekaligus peningkatan kompetensi (SDM) aparatur gampong demi mendukung percepatan dan perbaikan pelayanan administrasi dan data penduduk gampong lebih berkualitas.

"Hal ini juga mesti didukung dengan sarana dan prasarana kantor pemerintahan gampong." Tambahnya lagi

Lanjutnya, kedua masyarakat mengusulkan agar pemerintah dan DPRK agar secara rutin melakukan sosialisasi terhadap Qanun-Qanun dan peraturan kepala daerah yang telah ditetapkan terutama yang terkait dengan hajat hidup masyarakat bisa lebih digencarkan lagi agar tidak terjadi mis-komunikasi atau terputusnya pemahaman antara program pemerintah dan masyarakat sosialisasi Qanun yang terus menerus dengan target munculnya pemahaman masyarakat

Khususnya Qanun yang terkait dengan penanganan masalah pembangunan infrastruktur, pertanian, alat mesin pertanian, pupuk bersubsidi, bibit tanaman, bantuan permodalan, bidang peternakan, berbagai bentuk akses bantuan sosial dan hibah baik terhadap perorangan, lembaga, yayasan, umkm serta koperasi mengingat kepentingan ekonomi masyarakat gampong sangat berkaitan dengan bidang-bidang ini

Ketiga, masyarakat gampong meminta agar pemerintah dalam hal ini pemerintah kecamatan agar lebih pro-aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di gampong seperti sengketa tapal batas gampong

Masalah-masalah yang terjadi terhadap pengelolaan dana desa oleh aparatur gampong yang belum maksimal karena masih terdapat dugaan penyimpangan pengunaan dana desa

"Masih ada terdapat tidak harmonisnya hubungan sesama aparatur gampong antara lain keuchik dengan sekdes, masalah dengan tuha peut, masalah dengan pemuda, masalah dengan pembangunan infrastruktur gampong, permasalahan pengelolaan penyertaan modal gampong pada badan usaha milik gampong yang terus merugi." Ucapnya Rahmat Irfan

Masyarakat berharap agar pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten harus cepat tanggap guna segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut sehingga masalah tidak menjadi besar karena segera ditangani oleh pemerintah atasan

Selain itu, Pada bidang perekonomian dan pembangunan fokus kami yaitu, pertama mayoritas kehidupan masyarakat di kabupaten Abdya sangat tergantung pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan dan perkebunan

Maka diperlukan perhatian yang lebih ekstra untuk keberpihakan pemerintah terhadap pemberdayaan dan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, khususnya pada pemihakan program anggaran dan kegiatannya

Hal ini masih terjadi kekurangan/kelangkaan pupuk bersubsidi, kekurangan alat mesin pertanian oleh pemerintah, kelangkaan BBM solar bersubsidi dan kelangkapan gas LPG 3 kilogram yang masih saja terjadi dan masih dikeluhkan oleh masyarakat karena mereka susah berusaha untuk menghasilkan uang dan cenderung merugi yang berdampak terhadap penurunan ekonomi masyarakat

Kedua dikabupaten Abdya masih kurangnya industri pengolahan sumber daya alam dan masih belum produktifnya usaha mikro kecil dan menengah, hal ini sangat diperlukan guna dapat menyerap tenaga kerja untuk melakukan produksi barang mentah ke barang jadi untuk kebutuhan lokal ataupun dapat dipasarkan ke luar daerah

"Masyarakat meminta agar Dinas Perindagkop dan dinas terkait agar lebih berperan dalam pembangunan disektor-sektor ini sehingga peningkatan ekonomi pendapatan masyarakat dan masyarakat kabupaten Abdya dapat segera diwujudkan," tegasnya

Yang ketiga, yaitu aspirasi yang berkembang saat pelaksanaan reses, khususnya dalam bidang pembangunan secara umum diarahkan/ lebih penguatan serta perluasan dikonsentrasikan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi

Khususnya yang ada di wilayah gampong, pinggiran jalan, perbatasan gampong, jalan penghubung antar gampong, yang di ketahui perlu adanya penambahan pembangunan infrastrukturnya

Untuk itu, maka pemerintah kabupaten didorong agar bisa menyediakan anggaran infrastruktur yang terus meningkat dan mencukupi untuk memperbaiki jalan-jalan yang telah rusak, penambahan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersebut demi terciptanya keselamatan, kelancaran transportasi dan tersedianya air persawahan

Kemudian, Pada bidang kesejahteraan rakyat, kami menyoroti pertama pemerintah kabupaten Abdya dipandang perlu segera menetapkan wilayah pertambangan rakyat dalam kabupaten aceh barat daya agar supaya dapat menyerap tenaga kerja pada sektor pertambangan rakyat serta dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena mereka sudah dapat memiliki penghasilan harian

Kedua, pendataan masyarakat kurang mampu miskin dan yang berkebutuhan khusus (disabilitas) harus terus menerus dilakukan secara akurat dan benar demi memastikan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah tidak salah sasaran

Kepastian pembaharuan data-data ini harus terus menerus dilakukan oleh pemerintah sampai ke level bawah (dusun) agar pemberian bantuan sosial tidak terjadi lagi salah sasaran dan kadang menumpuk pada orang-orang tertentu saja

"Sementara pihak yang sebenarnya membutuhkan malah tidak memperoleh haknya sehingga menimbulkan kecemburuan bahkan benturan sosial ditingkat masyarakat bawah sebagai objek penerima bantuan sosial dimaksud." Ungkapnya

Demikian laporan hasil reses III pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat Daya Tahun 2025 ini kami sampaikan yang merupakan hasil pelaksanaan konsultasi publik terhadap pokok-pokok pikiran DPRK abdya

"Ditindaklanjuti Dan menganggarkan Ke APBK"

Harapan kami, segala aspirasi yang telah dilaporkan dapat ditindaklanjuti dengan menganggarkan dalam APBK atau langsung melakukan peninjauan ke lapangan, dan semoga menjadi bahan dan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara kabupaten Abdya tahun anggaran 2027

"Kami berharap agar pokok-pokok pikiran ini dapat dimasukkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Abdya tahun anggaran 2027 yang akan datang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah aamiin" paparnya.(HD)
BERITA TERBARU