Beri Kemudahan Masyarakat, Polres Lampung Utara Resmikan Sentra Pelayanan Publik Bukit Kemuning
Peresmian yang berlangsung di Jl. Dharma Bakti No. 94 tersebut menjadi wujud nyata peningkatan kualitas layanan kepolisian dan pelayanan terpadu bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Utara
Kegiatan dimulai pukul 09.30 WIB dan dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda, di antaranya Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., Dandim 0412/LU Letkol Inf Roni Faturohman, Ketua DPRD Lampung Utara M. Yusrizal, S.T., Wakil Bupati Lampung Utara Romli, S.Kom., S.H., M.H, serta para pejabat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur kecamatan serta kelurahan
Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, disusul pembacaan doa dan pemutaran video selayang pandang SPP Bukit Kemuning. Pada kesempatan tersebut, Polres Lampung Utara bersama pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan sosial kepada perwakilan masyarakat Bukit Kemuning, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga sekitar
Momentum penting kegiatan dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan dilanjutkan dengan peresmian SPP Bukit Kemuning melalui rangkaian prosesi pembukaan tirai, pengguntingan pita, serta pemotongan tumpeng sebagai simbol resmi beroperasinya layanan terpadu tersebut
Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan menjelaskan, SPP Bukit Kemuning menghadirkan berbagai layanan publik dalam satu tempat, meliputi, Pembuatan SKCK, Pembuatan SIM, Administrasi kependudukan dan catatan sipil, Layanan Badan Pendapatan Daerah, Pelayanan Samsat dan Loket pelayanan BRI serta Bank Lampung
"Dengan hadirnya fasilitas ini, masyarakat dari Kecamatan Bukit Kemuning, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Barat, hingga Abung Tengah kini dapat mengakses layanan secara lebih cepat, mudah, dan efektif," ujar Kapolres
Kapolres berharap dengan peresmian SPP Bukit Kemuning menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, tambahnya. (*)
