Pendapat Asli Daerah Tahun 2026 Ditarget Rp2,1 Triliun, Pemkab Lamsel Tetap Optimistis di Tengah Penurunan TKD 17,69 Persen
Sigerindo Lampung Selatan -- Usaha Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2026 mencapai Rp2,1 triliun, meskipun harus menghadapi tantangan berupa penurunan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) sebesar 17,69 persen dibanding tahun sebelumnya
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Lampung Selatan, di ruang sidang DPRD setempat, Rabu 12/11/25
Dalam Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit dan Wakil Ketua II A. Benny Raharjo, serta dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, dan tamu undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Wabup Syaiful menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Syaiful mewakili Bupati Radityo Egi Pratama
Ia menjelaskan, total belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,2 triliun, dengan fokus pada belanja wajib, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem
Menurutnya, defisit anggaran akan ditutup melalui pembiayaan daerah dengan memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran dan proyeksi pinjaman daerah
Menyikapi penurunan TKD, Wabup Syaiful menegaskan bahwa hal tersebut justru menjadi momentum untuk berinovasi dalam menggali potensi lokal. Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan secara efisien, kreatif, dan inovatif
“Penurunan ini menjadi momentum bagi kita untuk berinovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah dan memastikan pelayanan publik tetap optimal,” tegasnya
Usai penyampaian nota keuangan, Wabup Syaiful juga menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung Selatan terhadap RAPBD 2026. Ia mengapresiasi seluruh fraksi atas pandangan, kritik, dan saran konstruktif yang diberikan
“Ini wujud nyata kemitraan eksekutif dan legislatif yang saling menguatkan dalam semangat check and balance demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya
Syaiful menambahkan, penyusunan RAPBD 2026 disusun sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan menitikberatkan pada digitalisasi pendapatan daerah, reformasi belanja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan kapasitas SDM sebagai fondasi daya saing daerah
Mengakhiri tanggapannya, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga sinergi dan semangat kolaborasi dalam menjalankan amanah pembangunan daerah
“Dengan semangat Lampung Selatan Maju, Bismillah Bisa, mari kita wujudkan Lampung Selatan yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera,” tandasnya (*)
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Lampung Selatan, di ruang sidang DPRD setempat, Rabu 12/11/25
Dalam Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit dan Wakil Ketua II A. Benny Raharjo, serta dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, dan tamu undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Wabup Syaiful menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Syaiful mewakili Bupati Radityo Egi Pratama
Ia menjelaskan, total belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,2 triliun, dengan fokus pada belanja wajib, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem
Menurutnya, defisit anggaran akan ditutup melalui pembiayaan daerah dengan memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran dan proyeksi pinjaman daerah
Menyikapi penurunan TKD, Wabup Syaiful menegaskan bahwa hal tersebut justru menjadi momentum untuk berinovasi dalam menggali potensi lokal. Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan secara efisien, kreatif, dan inovatif
“Penurunan ini menjadi momentum bagi kita untuk berinovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah dan memastikan pelayanan publik tetap optimal,” tegasnya
Usai penyampaian nota keuangan, Wabup Syaiful juga menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung Selatan terhadap RAPBD 2026. Ia mengapresiasi seluruh fraksi atas pandangan, kritik, dan saran konstruktif yang diberikan
“Ini wujud nyata kemitraan eksekutif dan legislatif yang saling menguatkan dalam semangat check and balance demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya
Syaiful menambahkan, penyusunan RAPBD 2026 disusun sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan menitikberatkan pada digitalisasi pendapatan daerah, reformasi belanja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan kapasitas SDM sebagai fondasi daya saing daerah
Mengakhiri tanggapannya, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga sinergi dan semangat kolaborasi dalam menjalankan amanah pembangunan daerah
“Dengan semangat Lampung Selatan Maju, Bismillah Bisa, mari kita wujudkan Lampung Selatan yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera,” tandasnya (*)


