YARA Abdya Desak Kepala Bulog Blangpidie Dicopot
Desakan ini muncul setelah YARA menilai kebijakan kemitraan Bulog Blangpidie tidak berpihak kepada pengusaha kilang padi lokal. Jumat, 17/04/2026
Ketua YARA Abdya Suhaimi menyampaikan, ia menilai kebijakan tersebut justru mengabaikan peran pelaku usaha lokal yang selama ini berkontribusi terhadap sektor pertanian dan perekonomian daerah
Ia juga menegaskan, langkah menggandeng mitra dari luar daerah tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Abdya
Menurutnya, Bulog Blangpidie malah menjalin kemitraan dengan pengusaha kilang padi dari Kabupaten Nagan Raya
Lanjutnya, Ia juga menilai kebijakan itu tidak tepat karena mengesampingkan potensi dan kapasitas pengusaha lokal yang seharusnya menjadi prioritas
“Jika kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat, buat apa dipertahankan. Sudah seharusnya kebijakan Bulog di daerah mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal yang selama ini berperan dalam sektor pangan,” katanya Suhaimi
Ia menegaskan bahwa pemberdayaan pengusaha lokal akan memberikan dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah. Selain itu, keterlibatan pelaku usaha lokal juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat
“Pemberdayaan pengusaha lokal akan berdampak jelas bagi masyarakat. Ekonomi daerah bergerak dan lapangan kerja terbuka,” ungkapnya
Suhaimi juga mempertanyakan alasan Bulog Blangpidie memilih mitra dari luar wilayah kerja. Ia menilai keputusan tersebut tidak efisien, terutama jika dilihat dari sisi biaya distribusi dan operasional
Menurutnya, jarak antara Nagan Raya dan Aceh Barat Daya akan menambah beban biaya yang seharusnya bisa ditekan jika menggandeng mitra lokal. Hal ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam pengelolaan lembaga negara
“Dari Nagan Raya ke Abdya tentu ada biaya lebih besar yang harus dikeluarkan. Harusnya untuk menekan pengeluaran, Bulog lebih maksimal bermitra dengan pengusaha lokal. Lantas kenapa malah memilih pengusaha luar, tentu ini patut dicurigai,” katanya
Ia juga mengindikasikan adanya dugaan permainan di balik kebijakan tersebut. Karena itu, ia meminta pihak Bulog Aceh untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kepemimpinan di tingkat cabang
Selain itu, Suhaimi menyoroti peran Bulog Aceh yang kurang responsif terhadap dinamika di lapangan. Ia berharap pihak Bulog Aceh tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga turun langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya
“Bulog Aceh harus peka dan responsif terhadap isu-isu yang berkembang. Jangan hanya menerima laporan di meja saja. Jangan hanya mau terima kata ‘beres bapak’,” ujarnya
Desakan ini muncul di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Abdya yang terus berfokus pada penguatan sektor pertanian sebagai motor penggerak ekonomi daerah
Kebijakan yang tidak berpihak pada pelaku usaha lokal dikhawatirkan akan menghambat program tersebut
Sejumlah pelaku usaha kilang padi di Abdya juga mulai menyuarakan kekecewaan mereka. Mereka berharap adanya keadilan dalam kemitraan serta kesempatan yang sama untuk terlibat dalam program Bulog
Suhaimi menegaskan bahwa transparansi dalam setiap kebijakan publik menjadi hal yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat
Ia meminta Bulog untuk membuka ruang evaluasi dan memastikan setiap keputusan berpihak pada kepentingan rakyat
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan. Kebijakan publik harus transparan dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bulog belum memberikan keterangan resmi terkait desakan pencopotan tersebut. Namun, isu ini terus menjadi perhatian publik di Abdya dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat. (HD)
