Dua Perda Baru Lampung Selatan Perkuat Tata Kelola Aset dan Pembangunan Jalan, Bupati Lamsel Egi Tekankan Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Sigerindo Lampung Selatan -- Pengelolaan aset daerah yang lebih tertib dan penyelenggaraan jalan yang terencana menjadi dua aspek penting yang diperkuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui regulasi baru
Upaya tersebut ditandai dengan persetujuan bersama terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penyelenggaraan Jalan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)
Persetujuan tersebut diberikan seluruh fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam Rapat Paripurna, di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Rabu (11/11/2026)
Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengatakan persetujuan bersama terhadap kedua Raperda tersebut bukan sekadar penyelesaian tahapan pembentukan regulasi, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk memastikan aturan yang dihasilkan dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
Menurutnya, setiap Perda harus memiliki nilai guna serta mampu menjawab kebutuhan daerah. Karena itu, perhatian tidak boleh berhenti pada proses pembentukan aturan, tetapi harus berlanjut pada pelaksanaan yang konsisten oleh perangkat daerah terkait
“Saya terus menekankan kepada perangkat daerah terkait agar menjadikan regulasi ini sebagai landasan untuk meningkatkan disiplin perencanaan, ketertiban pengelolaan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya,” ujar Lamsel Egi
Ia menegaskan, keberhasilan sebuah Perda tidak hanya diukur dari proses pembentukannya, tetapi juga dari efektivitas penerapannya serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat
Dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah, regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola aset pemerintah agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel
Pengelolaan yang baik penting untuk memastikan aset daerah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Sementara itu, Perda tentang Penyelenggaraan Jalan diharapkan menjadi landasan bagi pengelolaan infrastruktur jalan yang lebih terencana dan berkelanjutan
Dengan demikian, pembangunan dan penyelenggaraan jalan dapat berjalan lebih terarah sesuai kebutuhan serta mendukung aktivitas masyarakat
Lebih lanjut, Egi berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terpelihara sebagai modal penting dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.
Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang disepakati dapat diterjemahkan ke dalam program dan langkah konkret, sehingga tidak berhenti sebagai aturan tertulis
“Semoga sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dan DPRD terus menjadi kekuatan dalam menghadirkan kebijakan yang berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan,” katanya
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Erman Yusneli, didampingi Wakil Ketua II A. Benny Raharjo, dan Wakil Ketua III Bella Jayanti.
Kegiatan itu turut dihadiri 39 anggota DPRD, sedangkan 10 anggota lainnya tidak hadir dengan keterangan satu orang sakit dan sembilan orang izin
Melalui persetujuan kedua Raperda tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap pengelolaan aset daerah semakin akuntabel dan penyelenggaraan infrastruktur jalan semakin terarah. Keduanya menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tukasnya (*)
Upaya tersebut ditandai dengan persetujuan bersama terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penyelenggaraan Jalan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)
Persetujuan tersebut diberikan seluruh fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam Rapat Paripurna, di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Rabu (11/11/2026)
Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengatakan persetujuan bersama terhadap kedua Raperda tersebut bukan sekadar penyelesaian tahapan pembentukan regulasi, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk memastikan aturan yang dihasilkan dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
Menurutnya, setiap Perda harus memiliki nilai guna serta mampu menjawab kebutuhan daerah. Karena itu, perhatian tidak boleh berhenti pada proses pembentukan aturan, tetapi harus berlanjut pada pelaksanaan yang konsisten oleh perangkat daerah terkait
“Saya terus menekankan kepada perangkat daerah terkait agar menjadikan regulasi ini sebagai landasan untuk meningkatkan disiplin perencanaan, ketertiban pengelolaan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya,” ujar Lamsel Egi
Ia menegaskan, keberhasilan sebuah Perda tidak hanya diukur dari proses pembentukannya, tetapi juga dari efektivitas penerapannya serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat
Dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah, regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola aset pemerintah agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel
Pengelolaan yang baik penting untuk memastikan aset daerah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Sementara itu, Perda tentang Penyelenggaraan Jalan diharapkan menjadi landasan bagi pengelolaan infrastruktur jalan yang lebih terencana dan berkelanjutan
Dengan demikian, pembangunan dan penyelenggaraan jalan dapat berjalan lebih terarah sesuai kebutuhan serta mendukung aktivitas masyarakat
Lebih lanjut, Egi berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terpelihara sebagai modal penting dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.
Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang disepakati dapat diterjemahkan ke dalam program dan langkah konkret, sehingga tidak berhenti sebagai aturan tertulis
“Semoga sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dan DPRD terus menjadi kekuatan dalam menghadirkan kebijakan yang berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan,” katanya
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Erman Yusneli, didampingi Wakil Ketua II A. Benny Raharjo, dan Wakil Ketua III Bella Jayanti.
Kegiatan itu turut dihadiri 39 anggota DPRD, sedangkan 10 anggota lainnya tidak hadir dengan keterangan satu orang sakit dan sembilan orang izin
Melalui persetujuan kedua Raperda tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap pengelolaan aset daerah semakin akuntabel dan penyelenggaraan infrastruktur jalan semakin terarah. Keduanya menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tukasnya (*)

