Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting


Pemprov Lampung Dorong RSUD Abdul Moeloek Terus Menjaga Profesionalisme dan Akuntabilitas. Sekdaprov Marindo: Pelayanan Publik Harus Berorientasi Masyarakat

Sigerindo Bandar Lampung -- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas

Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Selasa 10/11/26)

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Marindo menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Menurutnya, penilaian tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan pelayanan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, transparan, akuntabel, dan semakin berkualitas

Ia mengatakan, pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di hadapan masyarakat. Kehadiran pemerintah dapat dirasakan melalui pelayanan yang diterima masyarakat setiap hari

Oleh karena itu, setiap pelayanan harus diberikan secara profesional, mudah diakses, memiliki kepastian, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat

"Pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di hadapan masyarakat. Karena itu, kita harus memastikan bahwa setiap pelayanan diberikan secara profesional, mudah diakses, memiliki kepastian, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Marindo Sekdaprov 

Marindo menegaskan, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Seluruh jajaran rumah sakit diharapkan terus menjaga mutu pelayanan, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan yang adil sesuai standar dan ketentuan yang berlaku

Menurutnya, penilaian Ombudsman tahun 2026 menjadi momentum untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik telah berjalan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki

"Kita harus terbuka terhadap setiap proses penilaian, menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata," katanya

Marindo juga menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya Provinsi Lampung berhasil meraih capaian membanggakan dengan masuk dalam tiga besar nasional. Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Lampung

Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada penilaian tahun 2026. Untuk itu, seluruh jajaran RSUD Dr. H. Abdul Moeloek diminta mengikuti proses penilaian dengan serius serta memastikan seluruh standar pelayanan dilaksanakan secara konsisten

Selain itu, ketersediaan administrasi dan informasi pelayanan harus diperhatikan, mekanisme pengaduan perlu berjalan efektif, serta setiap potensi maladministrasi harus dicegah sejak awal.

"Saya juga meminta agar hasil penilaian dan masukan dari Ombudsman tidak berhenti sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar menjadi dasar perbaikan pelayanan," tegasnya

Marindo menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, bersih, transparan, dan akuntabel

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045, sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Dodik Hermanto menyampaikan apresiasi kepada Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek beserta jajaran atas persiapan dalam menghadapi proses penilaian

Dodik menjelaskan bahwa penilaian Ombudsman bertujuan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik

"Melalui penilaian ini, kami berharap bisa membantu Bapak Gubernur, Direktur RSUD Abdul Moeloek, untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terukur, agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal," ujar Dodik

Ia menegaskan, hasil penilaian maupun predikat yang diperoleh bukanlah tujuan utama. Hal yang lebih penting adalah bagaimana hasil evaluasi tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Dodik juga menyampaikan bahwa Ombudsman Lampung telah melaksanakan penilaian terhadap sejumlah rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung selama hampir tiga bulan.

Ia berharap seluruh rumah sakit di Provinsi Lampung dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dari sisi sarana dan prasarana, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang terbaik

Adapun proses penilaian meliputi wawancara dengan jajaran penyelenggara pelayanan, penelusuran lapangan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan salah satu poliklinik yang menjadi lokus penilaian, serta pemeriksaan dokumen pendukung terkait perencanaan, standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

Selain itu, Ombudsman juga melakukan wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk memperoleh masukan secara langsung mengenai pelayanan yang diterima ujarnya (*)