Ketum PWI Kami Menolak Hadirnya Pasal-Pasal yang Berpotensi Halangi Kemerdekaan Pers

Sigerindo.Jakarta-- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak hadirnya pasal-pasal yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers dalam RUU...

Sigerindo.Jakarta-- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak hadirnya pasal-pasal yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Selain itu, PWI juga menolak pasal-pasal yang memberi kewenangan pemerintah memberi sanksi kepada pers

Meski demikian, ada pasal-pasal dalam draft RUU itu yang akan mendukung pers supaya makin profesional yang perlu didukung.

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, menegaskan hal itu, Kamis (20/2/2020)di Jakarta, usai melakukan diskusi terbatas mengenai RUU Cipta Kerja yang bersentuhan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers

"Kami menolak adanya Pasal 18 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi terkait pelanggaran Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers," tegas Atal Depari

UU Pers tidak boleh membuka pintu belakang dengan memberikan kewenangan melalui PP. Silakan sanksi diatur pada Pasal 18 ayat (3) UU Pers saja seperti sekarang ini. Namun bila nominalnya mau dinaikkan silakan, PWI setuju, asal tidak membunuh kemerdekaan pers

Mengenai naiknya sanksi sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2), sikap PWI setuju. Inikan bentuk kesetaraan dihadapan hukum, baik untuk orang yang menghalangi kerja jurnalistik maupun perusahaan pers pelanggar Pasal 5 ayat (1) UU Pers

Naiknya sanksi ini diharapkan bisa menjadi pengingat baik kepada masyarakat atau pers itu sendiri. Sanksi pidana pers yang semula pidana dendanya Rp 500 juta naik menjadi Rp 2 miliar.

Terkait Pasal 18 ayat (1) khususnya yang merujuk kepada Pasal 4 ayat (3), Atal meminta narasinya diubah. Legal standing pasal ini tidak semata perusahaan pers tetapi juga wartawan. "Setidaknya ada dalam penjelasan yang dimaksud pers nasional adalah perusahaan pers dan atau wartawan," ujarnya.

UKW dan Verifikasi

Ketum PWI Pusat mendukung uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan pers hadir dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "PWI akan usulkan agar UKW dan Verifikasi Perusahaan Pers diatur langsung dalam UU, tidak seperti sekarang ini," jelasnya.

Pasal 7 UU Pers yang selama ini hanya dua ayat, perlu ditambah. PWI usulkan Pasal 7 ayat (1) wartawan Indonesia wajib mengikuti pelatihan khusus dan uji kompetensi wartawan.

Pasal 7 ayat (2) Wartawan Indonesia wajib masuk dalam organisasi profesi kewartawanan.

Pasal 7 ayat (3) Wartawan Indonesia wajib memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.

Atal Depari juga meminta verifikasi perusahaan pers masuk menjadi syarat yang diatur pada Pasal 9 UU Pers. Jadi selain berbadan hukum wajib terverifikasi namun verifikasinya tidak mengarah kepada pers industri. Verifikasinya lebih untuk melihat apakah badan hukumnya sudah sesuai.

Hal lain yang menjadi konsentrasi PWI adalah sistem pertanggungjawaban sebagaimana diatur Pasal 12 UU Pers yang sekarang ini masih membuka celah, masuknya pidana lain.

" Kami usulkan pada Pasal 12 ini dikunci, bila terjadi sengketa pemberitaan hanya ditangani sesuai UU Pers. Bisa hak jawab, hak koreksi dan mediasi di Dewan Pers. Paling berat adalah pidana pers sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 18 ayat (2)," jelasnya.(iwan)
Name

Advertorial,116,Bali,2,Bandar Lampung,329,Banyuasin,368,Bengkulu,899,Bengkulu Utara,1,Budaya,28,Curup,1,Ekbis,68,Ekbis Bengkulu,33,Ekbis Jambi,1,Ekbis Lampung,23,Ekbis Sumsel,9,Empat Lawang,2,Event,24,Hot News,60,Internasional,11,Jakarta,139,Kabar Kampus,123,Kabar Pasar,7,Kaur,3,Kepahiang,1,Kesehatan,1,Kongkalikong,144,Kota Bengkulu,1,Kriminal,367,Lampung,2940,Lampung Barat,23,Lampung Selatan,285,Lampung Tengah,639,Lampung Timur,32,Lampung Utara,73,Lifestyle,22,Lubuklinggau,433,Mesuji,418,Metro,48,Muara Enim,13,muaradua,1,Muratara,82,Musi Banyuasin,2163,Musirawas,211,Nasional,229,Ogan Ilir,61,Oku Selatan,33,Olahraga,89,Opini,17,Padang,1,Palembang,193,Pali,32,Pendidikan,101,Pesawaran,300,Pesisir Barat,76,Pilkada Bengkulu,2,Pilkada Lampung,101,Pilkada Sumsel,56,Pilpres2019,7,Politik,136,Pringsewu,28,Rejang Lebong,17,Ruajurai,289,Seluma,93,Seluma Bengkulu,1,Sigerindo,3,Sumsel,3613,Tajuk,7,Tanggamus,43,Tuba,106,Tuba Barat,234,Waykanan,35,Wisata,2,
ltr
item
SIGERINDO: Ketum PWI Kami Menolak Hadirnya Pasal-Pasal yang Berpotensi Halangi Kemerdekaan Pers
Ketum PWI Kami Menolak Hadirnya Pasal-Pasal yang Berpotensi Halangi Kemerdekaan Pers
https://1.bp.blogspot.com/-9TmE9nA53rU/Xk60O2ZWApI/AAAAAAAAp8I/CgzC9zn9dQ4Ly6PTUqfz_yR_9_YkpSHvQCLcBGAsYHQ/s640/timthumb.png
https://1.bp.blogspot.com/-9TmE9nA53rU/Xk60O2ZWApI/AAAAAAAAp8I/CgzC9zn9dQ4Ly6PTUqfz_yR_9_YkpSHvQCLcBGAsYHQ/s72-c/timthumb.png
SIGERINDO
http://www.sigerindo.com/2020/02/ketum-pwi-kami-menolak-hadirnya-pasal.html
http://www.sigerindo.com/
http://www.sigerindo.com/
http://www.sigerindo.com/2020/02/ketum-pwi-kami-menolak-hadirnya-pasal.html
true
6922078379625016448
UTF-8
Loaded All Article Not found any posts View All Baca Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Baca Juga Sigerindo ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Konten Telah Kadaluarsa, Silahkan Klik Tombol Home Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kams Jum'at Sabtu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy