Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

(OPINI) Perlu Upaya Serius untuk Meningkatkan IPM Lampung Oleh: Gino Vanollie, Dewan Pakar FGII Lampung


MENCERMATI apa yang disampaikan oleh Ketua Bapeda Prov. Lampung Mulyadi Irsan beberapa hari yang lalu, terkait bagaimana upaya provinsi Lampung meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM), perlu kita apresiasi dan sambut baik, karena dengan begitu nampak ada kesadaran bahwa IPM adalah penting dan strategis.

Namun sayangnya, program yang ditawarkan masih sangat parsial dan klasik. Belum ada terobosan dan strategi baru untuk menjawab persoalan yang ada.

Strategi yang dikembangkan nampak masih biasa biasa saja, kalau tidak mau dibilang Copi paste dari program program terdahulu. Perluasan akses bagi anak usia SD, SMP, SMA/SMK/MA sederajat untuk mengatasi anak putus sekolah, dengan pembangunan unit-unit sekolah baru, pemenuhan fasilitas pendidikan dan optimalisasi program paket A, B, C adalah program program yang telah dilakukan setiap tahun, baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Angka partisipasi relatif stagnan untuk hampir semua jenjang pendidikan. Ada progres peningkatan dan perbaikan tapi relatif Lambat. Hasilnya, IPM Lampung tetaplah tertinggal, paling rendah di pulau Sumatera. Memang IPM bukan oleh faktor tunggal pendidikan, tapi juga terkait dengan index kesehatan dan ekonomi. Secara simultan ketiga faktor harus digarap untuk menjadi maju bersama.

Dengan demikian, kita menilai apa yang dilakukan selama ini belumlah cukup untuk mengungkit bagaimana Lampung bisa beranjak dari posisi terbawah ini.

Ada beberapa faktor yang bisa kita identifikasi kenapa IPM Lampung belum juga beranjak dari posisi terbawah, pertama strategi dan program yang dijalankan masih cenderung parsial, sinergitas dan kolaboratif antar seluruh stakeholder belum berjalan, cenderung sektoral. Program yang dikembangkan masih bersifat copi paste, minim inovasi dan kreativitas. Anggaran pendidikan masih bertumpu pada anggaran dari pemerintah pusat, rendah sekali sumbangsih dari pendapatan asli daerah sehingga akan sangat sulit melakukan percepatan.

Kita juga melihat keterlibatan dunia usaha, dunia industri (Dudi) dalam pembangunan pendidikan masih sangat terbatas, jauh dari harapan, bahkan nyaris tak terdengar sumbangsih mereka untuk pembangunan pendidikan di provinsi Lampung. Lantas kemana larinya dana dana CSR dunia usaha, dunia industri yang ada di Lampung ini?

Sungguh, peningkatan IPM Lampung tidak cukup digarap hanya dengan berkutat pada bagaimana mengurusi anak putus sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA sederajat. Perlu terobosan terobosan baru yang jauh lebih progresif dan inovatif.

Selain angka partisipasi dijenjang pendidikan dasar dan menengah yang relatif stagnan, angka partisipasi jenjang pendidikan tinggi juga harus digarap secara serius. Dari data BPS, untuk tahun 2021, pada jenjang pendidikan tinggi, APK Lampung masih sangat rendah yaitu 22,64%, rangking 9 dari 10 provinsi di Sumatera. Dengan begitu, APM Pendidikan Tinggi pasti jauh lebih rendah lagi.

Sungguh menjadi anomali, Lampung dengan berlimpah potensi dan keunggulan komparatif yang dimilikinya, didukung oleh keberadaan perguruan tinggi yang begitu berlimpah baik negeri maupun swasta, Lampung masih menduduki rangking bawah ditataran angka partisipasi.

Oleh karenanya, meningkatkan IPM Lampung, yang sudah beberapa dekade selalu berada pada rangking terbawah di Sumatera, khususnya dibidang pendidikan, tidak cukup dilakukan dengan program yang biasa biasa saja, apalagi sekedar copi paste dari apa yang sudah dilakukan tahun sebelumnya. Harus ada upaya lebih, sungguh2, tidak lagi bersifat evolutif namun harus dengan langkah revolutif, exstra ordinary melalui inovasi, kreativitas dan terobosan terobosan baru yang luar biasa. Baik dari sisi perencanaan, fokus dan prioritas program, sinergitas dan kolaboratif para pihak, dan utamanya optimalisasi anggaran.

Dalam kaitan ini, provinsi harus mampu mengajak serta seluruh stakeholder pembangunan pendidikan baik pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, kalangan dunia usaha dunia industri dan seluruh masyarakat untuk bergerak bersama, bekerja sama memprioritaskan pembangunan pendidikan.

Beberapa inovasi dan terobosan baru yang dapat ditawarkan diantaranya pertama pemerintah provinsi, bersama pemerintah kabupaten dan kota se provinsi Lampung menetapkan wajib belajar 12 tahun, dengan tanggung jawab pembiayaan sepenuhnya oleh pemerintah. Meningkatkan angka partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi dengan optimalisasi pemanfaatan IT sehingga jumlah mahasiswa setiap perguruan tinggi bisa ditingkatkan secara lebih maksimal, karena perkuliahan tidak lagi dibatasi oleh ruang ruang kuliah, dengan mengembangkan perkuliahan model Hybrid, kombinasi offline dan online.

Tinggal bagaimana menawarkan skema pembiayaan yang lebih mudah dan murah bagi masyarakat, optimalisasi program program beasiswa dan lain lain. Anggaran yang terbatas harus digunakan secara efektif dan efisien, konsisten pada fokus dan prioritas pada program program yang memang memiliki dampak langsung pada peningkatan IPM, jangan lagi model bagi rata anggaran, yang pada akhirnya tidak memberi dampak apa apa.

Kampanye ayo sekolah, tidak boleh ada anak yang tertinggal, dan gaungan isu pendidikan harus sampai ke ujung ujung tiyuh, sampai ke dapur ibu ibu. Mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, Pak Camat, Pak Lurah/Kepala Desa/Pekon/Kampung, para tokoh sama, sevisi dan semisi. Bahwa pendidikan itu prioritas kita, sekolah itu penting dan sebagainya.

Peran dunia usaha, dunia industri harus dioptimalkan dengan mengarahkan dana CSR pada program program pendidikan, karena kalau masyarakat makin berkualitas, Dudi adalah pihak pertama yang akan sangat menikmati dampaknya. Keterlibatan perguruan tinggi dan stakeholder lain perlu lebih inten, khususnya dalam perencanaan dan evaluasi program, tidak sekedar formalitas dan rutinitas, sehingga dapat menemukan solusi solusi baru yang lebih konkrit, solutif dan produktif.

Dengan upaya yang sungguh sungguh, sinergis dan kolaboratif dari seluruh stakeholder, kita optimis Lampung akan mampu keluar dari situasi problematik yang seolah sudah menjadi laten dan akut ini. *
BERITA TERBARU