Radityo EGi Pratama Bupati Lamsel Dukung Langkah Strategis Menteri ATR: Tata Ruang Nasional Dirombak
Dengan Pertemuan strategis ini menjadi forum penting bagi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam bidang pertanahan dan tata ruang. Bupati Egi hadir bersama para kepala daerah lainnya se-Provinsi Lampung, termasuk Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, guna membahas sejumlah isu krusial dalam tata kelola pertanahan
Sementara itu dlam arahannya, Menteri Nusron Wahid menyoroti urgensi percepatan penyelesaian berbagai masalah pertanahan di Provinsi Lampung. Ia menyebut masih terdapat sekitar 13% dari total 3,7 juta hektare lahan yang telah terpetakan namun belum memiliki sertifikat resmi.
“Selain itu, masih ada 600 ribu hektare tanah yang belum terpetakan dan belum terdaftar sama sekali,” jelas Nusron Wahid
Lebih lanjut, Nusron mengungkapkan adanya 472 ribu bidang tanah dengan kualitas data rendah (kategori KW 4, 5, dan 6) yang diterbitkan pada periode 1961–1967 tanpa peta kadastral, sehingga berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari
Ia pun mengajak seluruh kepala daerah, termasuk Bupati Lampung Selatan, untuk menggerakkan jajaran RT/RW serta masyarakat dalam proses pemutakhiran data tanah, sebagai bagian dari langkah bersama memperkuat legalitas pertanahan dan menghindari konflik di tingkat akar rumput.
“Kami juga menargetkan percepatan sertifikasi tanah wakaf serta penyelesaian dokumen RT/RW di semua tingkat pemerintahan,” imbuhnya
Sedangkan itu ditempat yang sama Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan bahwa Rakor tersebut adalah wujud sinergi antar pemerintah provinsi dan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Hari ini, kami berdiskusi bersama 15 bupati/wali kota dan Menteri ATR/BPN untuk membahas isu strategis yang akan menunjang pembangunan di Provinsi Lampung,” ujar Rahmat Mirzani
Kehadiran Bupati Radityo Egi Pratama dalam Rakor ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendukung percepatan reformasi agraria dan penataan ruang yang lebih tertib dan inklusif tersebut tukasnya (*)
