Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting


Plt Sekda Abdya Buka Forum Konsultasi Publik RKPD 2027

Sigerindo Abdya-Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat Daya (Abdya), Amrizal S.Sos secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Abdya Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Aula Bappeda setempat. Selasa, 27/1/2025

Pada kesempatan tersebut Plt Sekda Abdya Amrizal S.Sos. menyampaikan, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan rancangan awal dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Abdya Tahun 2027 mendatang

"Dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dari semua pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan dari tahap rancangan awal RKPD Abdya tahun 2027 hingga menjadi RKPD Abdya Tahun 2027." Katanya

Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini merupakan kewajiban konstitusional kita untuk menjaring aspirasi masyarakat pada tahap awal penyusunan Rancangan RKPD, agar rencana yang kita susun selaras dengan kebutuhan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini memiliki tujuan yang sangat mendasar, yaitu.

Pertama menghimpun aspirasi:
Menjaring masukan dan harapan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pada tahap awal perencanaan

Kedua penyelarasan prioritas: Menyelaraskan antara usulan masyarakat dengan kemampuan anggaran dan prioritas pembangunan daerah

Ketiga konsensus bersama:
Mencapai kesepakatan mengenai rumusan program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2027

Keempat transparansi & akuntabilitas: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif sejak dari tahap perencanaan

Lanjutnya, seluruh masukan dalam forum ini akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2027 yang bermuara pada visi kita bersama: "ACEH BARAT DAYA MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA". Visi besar ini kita terjemahkan ke dalam 8 Misi Utama yang menjadi panduan gerak langkah kita:

1. MALEM: Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan Syariat Islam yang aman dan beridentitas budaya

2. CARONG: Meningkatkan kualitas SDM yang terampil, sehat, dan menguasai Iptek berbasis agama.
3. MEUSYUHU: Pembangunan infrastruktur terintegrasi dan pengembangan kawasan perkotaan baru.
4. MAKMUE: Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui ekonomi berdaya saing dan ekonomi kreatif

5. ADEE: Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan merata.
6. JROH: Pemberdayaan perempuan dan pemuda agar mampu mandiri.
7. SEUJAHTERA: Penguatan basis produksi pertanian, perkebunan, kelautan, dan pariwisata.
8. MEUSANEUT: Reformasi birokrasi yang bersih dan melayani melalui digitalisasi terintegrasi

"Selaras dengan misi tersebut, RKPD Tahun 2027 mengangkat tema strategis: ”Peningkatan Infrastruktur Pendukung, Pemberdayaan Masyarakat, Produktivitas Sektor Unggulan Berbasis Teknologi, serta Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas dan Berkeadilan”" ungkapnya

Adapun yang menjadi prioritas utama kita adalah:

Peningkatan Infrastruktur (Misi Meusyuhu):

Kita akan memperluas konektivitas antara sentra produksi pertanian dan perikanan menuju pasar melalui jalan produksi dan jembatan antar desa. Selain itu, percepatan telekomunikasi di desa terpencil dan energi ramah lingkungan akan menjadi fokus untuk mendukung keberlanjutan desa.

Pemberdayaan Masyarakat (Misi Jroh & Adee):

Kita ingin perempuan, pemuda, dan kelompok rentan berdaya secara ekonomi melalui pelatihan keterampilan praktis dan penguatan BUMDes dengan tetap menjunjung kearifan lokal.

Produktivitas Berbasis Teknologi (Misi Carong & Seujahtera):

Modernisasi alat mesin pertanian (alsintan), sistem irigasi, dan inovasi pengolahan hasil tani akan didorong melalui kolaborasi riset agar komoditas kita memiliki daya saing nasional.

Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan (Misi Makmue):

Kita akan memperkuat basis ekonomi masyarakat melalui pendampingan intensif bagi UMKM dan wirausaha muda, khususnya dalam hal digitalisasi pemasaran dan peningkatan manajemen usaha

"Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, di mana bantuan ekonomi dan program penguatan kapasitas benar-benar menjangkau rumah tangga miskin, kelompok disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta saudara-saudara kita yang terdampak bencana." Tambahnya

Seterusnya, kita ingin memastikan bahwa keadilan ekonomi hadir secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Melalui forum ini, kami meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif

"Kami instruksikan kepada seluruh kepala OPD agar merancang program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar rutinitas. Mari kita pastikan pembangunan 2027 adalah pembangunan yang inklusif, yang membawa Abdya menuju kemajuan dan kemakmuran yang diridhai Allah SWT." Pungkasnya (HD)
BERITA TERBARU