Pemerintahan Provinsi Lampung Percepat Tahapan Sejumlah Proyek Pembangunan Strategis, Pastikan Berjalan Sesuai Regulasi
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin Rapat Pembahasan dan Evaluasi Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan di Provinsi Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis 1/10/26
Rapat tersebut membahas perkembangan pengadaan tanah untuk sejumlah program pembangunan, meliputi perluasan ruas jalan, pembangunan pusat kegiatan olahraga beserta fasilitas pendukungnya atau Sport Center, serta pembangunan Kawasan Industri Lampung II
Marindo Sekdaprov Lampung menegaskan, percepatan pembangunan harus tetap diiringi dengan pemenuhan seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, regulasi menjadi landasan penting agar setiap tahapan pengadaan tanah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan secara tertib
“Kita punya semangat agar proses ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Butuh percepatan yang dapat kita lakukan, tapi harus tetap berada pada pondasi regulasi yang ada,” ujar Marindo
Selain aspek legalitas, Marindo menekankan pentingnya pendekatan humanis terhadap masyarakat yang terdampak proses pengadaan tanah. Pemerintah harus memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi sesuai ketentuan sekaligus memberikan pemahaman mengenai proses pengadaan tanah
“Apabila terdampak dari proses pengadaan tanah ini, maka secara humanis harus dapat kita pastikan masyarakat mendapatkan pemenuhan hak-haknya,” katanya
Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi secara terbuka agar masyarakat memahami tahapan pengadaan tanah dan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
“Regulasi ini menjadi penting bagi kita untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Pemerintah harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa regulasi yang ada itu dapat diterima,” ujarnya
Dalam pembahasan perluasan jalan, pemerintah mendorong percepatan proses pengadaan tanah melalui koordinasi dan pemenuhan aspek hukum serta pertanahan yang diperlukan. Langkah tersebut dilakukan agar tahapan selanjutnya dapat segera berjalan sesuai ketentuan
Untuk perluasan jalan, percepatan dilakukan melalui penyelesaian aspek hukum dan pertanahan sebagai bagian dari tahapan pengadaan tanah, dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
Sementara itu, untuk pembangunan Sport Center, proses inventarisasi, identifikasi, dan penilaian aset terus dipercepat sebagai bagian dari tahapan pengadaan tanah
Adapun untuk pembangunan Kawasan Industri Lampung II, proses pengadaan dan konsolidasi lahan terus dipercepat, termasuk melalui pelaksanaan konsultasi publik dengan masyarakat dan pihak terkait.
Marindo menekankan bahwa berbagai tahapan tersebut perlu dikawal dan dikoordinasikan secara lintas instansi agar proses pengadaan tanah dapat berjalan sesuai target, sekaligus tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku
“Kita semua dapat satu komitmen bahwa kita sedang memastikan percepatan pembangunan Lampung, sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya,” tandasnya (*)
