Pungutan Berkedok Sumbangan Masih Hantui Siswa
 |
| Foto Hearing antara Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu dengan SMAN 02 Kota Bengkulu dan Komite, serta Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu |
Seperti yang terjadi di SMAN 02 Kota Bengkulu, terpaksa harus menjelaskan soal laporan pungutan pada Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (27/2).
"Sangat disayangkan, pungutan berkedok sumbangan ciderai dunia pendidikan di daerah kita. Padahal dalam Permen Dikbud sudah ada larangan, kok masih nekad saja meminta pungutan pada wali murid dengan berbagai alibi," sesal Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Parial saat diwawancarai Sigerindo usai hearing.
SMAN 02 Kota Bengkulu sengaja dipanggil, lantaran memang SMA itu yang dilaporkan masih mengambil pungutan dari wali murid berupa sumbangan komite ataupun uang bangunan bagi siswa yang baru masuk.
"Sangat disayangkan, pungutan berkedok sumbangan ciderai dunia pendidikan di daerah kita. Padahal dalam Permen Dikbud sudah ada larangan, kok masih nekad saja meminta pungutan pada wali murid dengan berbagai alibi," sesal Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Parial saat diwawancarai Sigerindo usai hearing.
SMAN 02 Kota Bengkulu sengaja dipanggil, lantaran memang SMA itu yang dilaporkan masih mengambil pungutan dari wali murid berupa sumbangan komite ataupun uang bangunan bagi siswa yang baru masuk.
"Dalam hearing tadi kita sudah meminta pihak sekolah menjelaskan dan menyerahkan Laporan Keuangan Sekolah (LKS)," katanya.
Pemanggilan ini juga bukan untuk menghakimi pihak sekolah yang masih mengambil pungutan, melainkan supaya kedepan tidak terulang lagi.
Pemanggilan ini juga bukan untuk menghakimi pihak sekolah yang masih mengambil pungutan, melainkan supaya kedepan tidak terulang lagi.
"Kita tidak ingin sistem pendidikan menjadi rusak, sebaliknya haru kita perbaiki. Ini juga dapat dicatatan bagi sekolah lain yang ada di Provinsi Bengkulu," ujarnya.
Kepala SMAN 02 Kota Bengkulu, Dr. Bihanudin yang diwawancarai saat meninggalkan ruangan hearing mengaku sumbangan komite berdasar hasil keputusan rapat komite bersama wali murid.
Kepala SMAN 02 Kota Bengkulu, Dr. Bihanudin yang diwawancarai saat meninggalkan ruangan hearing mengaku sumbangan komite berdasar hasil keputusan rapat komite bersama wali murid.
"Sumbangannya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kalau soal Permendikbud baru berlaku Desember 2016, sedangkan sumbangan komite ditetapkan pada ajaran baru berkisar bulan Juni 2016," terangnya.
Dibagian lain, Ia membantah laporan yang disampaikan dan bakal menggugat pelapor karena secara tidak langsung telah melakukan pencemaran nama baik. "Dalam laporan total dana sekolah sebesar Rp 2,644 Miliar. Padahal sebenarnya haya Rp 2,084," singkatnya. (AD)
Dibagian lain, Ia membantah laporan yang disampaikan dan bakal menggugat pelapor karena secara tidak langsung telah melakukan pencemaran nama baik. "Dalam laporan total dana sekolah sebesar Rp 2,644 Miliar. Padahal sebenarnya haya Rp 2,084," singkatnya. (AD)
