Kuasa Hukum Tapak Kuda: Kasasi Kopperson Atas Penetapan Non-Executable Adalah Kekeliruan Hukum yang "Tabola Bale"
Razak menjelaskan, secara asas hukum ius curia novit, Pengadilan Negeri Kendari memang diwajibkan menerima setiap jenis permohonan, termasuk kasasi. Namun, penerimaan administratif tersebut bukan berarti permohonan itu memiliki dasar hukum kuat atau berpeluang untuk dikabulkan
"Kami tetap akan menghadapi permohonan kasasi itu. Tapi harus ditegaskan, pengajuan kasasi tidak otomatis menciptakan status quo," ujar Razak menegaskan, Sabtu 22 November 2025
Ia menambahkan, Penetapan Non-Executable yang diterbitkan PN Kendari justru sudah final dan mengikat karena merupakan bagian akhir dari proses eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dengan demikian, perkara ini secara hukum telah selesai dan mengukuhkan posisi Masyarakat Tapak Kuda sebagai pihak yang dimenangkan
Razak juga menyoroti kekeliruan logika hukum pihak yang meyakini bahwa kasasi dapat menunda atau membatalkan Penetapan Non-Executable. Menurutnya, kewenangan kasasi tidak mencakup pengujian atau penangguhan eksekusi putusan inkracht. Bahkan upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK) maupun Derden Verzet pun tidak dapat menghentikan eksekusi, terlebih kasasi yang hanya merupakan upaya hukum biasa
"Logika yang menyatakan bahwa kasasi dapat membatalkan atau mempengaruhi Penetapan Non-Executable itu keliru. Itu logika hukum yang tabola bale," tegasnya
Ia menambahkan bahwa narasi publik yang menyebut penetapan itu belum berkekuatan hukum tetap karena adanya permohonan kasasi merupakan bentuk kekeliruan yang berpotensi menyesatkan masyarakat
Kuasa Hukum Masyarakat Tapak Kuda pun meminta seluruh pihak memahami bahwa proses hukum sengketa lahan Tapak Kuda telah final, sehingga tidak boleh lagi diganggu oleh manuver hukum yang tidak sesuai ketentuan. Hak-hak masyarakat atas lahan tersebut, tegas Razak, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya
