Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Masyarakat Harus Berani Jujur, Katakan Miskin, Atau Menolak Jika Memang Mampu

Sigerindo.Musi Banyuasin - Masih sering dengar orang miskin tidak mendapat bantuan atau tidak memiliki BPJS karena tidak masuk dalam database kemiskinan yang dikenal dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?

Atau biasa mendengar dan melihat ada warga yang mampu tapi justru mendapat bantuan pemerintah? Kesalahan data warga miskin inilah yang berusaha diperbaiki Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Sosial (Dinsos)

Sebelumnya di beberapa kesempatan rapat internal, Bupati meminta Dinas Sosial untuk segera memperbaiki atau mengupdate DTKS sebagai satu-satunya data rujukan untuk memberikan bantuan atau jaminan sosial dari APBD maupun APBN

Perbaikan data ini penting agar penanganan warga miskin di Kabupaten Musi Banyuasin tepat sasaran dan lebih efektif

Di awal tahun 2022 ini, Dinsos Kabupaten Musi Banyuasin mulai melakukan verifikasi dan validasi DTKS di seluruh kecamatan, desa/kelurahan

Sebelum tim verifikasi dan validasi Verval) DTKS turun ke lapangan, pihak Dinsos terlebih dahulu melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan terkait teknis pelaksanaan Verval. Bukan hanya DTKS yang divalidasi, namun juga data penerima BPJS Kesehatan dari skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD

Kepala Dinas Sosial Ardiansyah mengatakan sosialisasi telah berakhir di semua kecamatan, selanjutnya pihaknya akan mengawal verifikasi dan validasi di tingkat desa dan kelurahan

"Jadi kan nanti ada Musdes dan Muslu. Di situ nanti akan hadir kepala desa, kepala dusun, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat," kata Ardiansya saat Podcast Suara Muba di Ruang Pelayanan Masyarakat Dinsos Muba, Jumat ( 26/5/2023)

Melalui Musdes itu kata Ardiansyah nanti akan dibacakan apakah yang bersangkutan layak atau tidak. Yang tidak layak itu nanti diusulkan untuk dikeluarkan dari bantuan sosial

Olehnya ia berharap setelah pendataan DTKS dan PBI APBD ini, tak ada lagi ditemukan hal-hal seperti itu yang berakibat pengembalian. Sebab, data yang ada di DTKS nantinya sudah benar-benar valid."harapan kami masyarakat harus berani lebih jujur mengatakan miskin, dan menolak jika memang sudah memiliki kemampuan " Pungkasnya.(Iwan)
BERITA TERBARU